Ketua DPRD Hadiri Workshop MUI Kabupaten Tasik, Soal Dampak Negatif Digital

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi memandang perlu pendampingan literasi digital supaya maayarakat membiasakan diri dengan sisi positif media sosial.

SET.DPRD—MUI Kabupaten Tasikmalaya menggelar Workshop Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja di Era Digital. Bertempat di Gedung MUI Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Doser, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna; pada Rabu (25/8/2021).

Di antara sekian banyak undangan, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi hadir di tengah-tengah acara. Ia juga turut menandatangani Deklarasi Penyelamatan Masa Depan Anak Bangsa dari Dampak Negatif Media Sosial pada Era Digital, yang dibacakan Ketua PC NU, K. H. Atam Rustam.

Di samping menyambut baik dan sangat mengapresiasi MUI Kabupaten Tasikmalaya yang berikhtiar menangkal ekses negatif media sosial; Asep Sopari juga mengingatkan akan pentingnya menyadari sisi positif media sosial dan dunia digital secara luas.

“Kita memang harus berupaya menjauhkan anak-anak dan remaja dari efek negatif dunia digital seperti media sosial, baik konten-konten hoaks atau yang merangsang terhadap kenakalan. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa media sosial punya banyak sisi positifnya. Sehingga harus bisa menyesuaikan diri,” ujar Asep Sopari.

Beberapa sisi positif yang politisi Partai Gerindra itu maksud antara lain mempercepat arus informasi. Kegiatan sosial-pendidikan juga kini mulai menggunakan media digital. Bahkan, sangat bermanfaat untuk pergerakan ekonomi, seperti bisnis online.

“Karena itu hari ini perlu ada edukasi literasi digital. Itu juga bukan bagi anak-anak dan remaja saja, melainkan untuk orangtua juga. Kalau anaknya nakal, bukan hanya anaknya yang disalahkan. Orangtuanya juga harus paham terhadap efek media sosial. Semua harus cerdas, jangan sampai anak dan orangtua menjadi nakal bareng,” lanjutnya.

Dalam kata lain, Asep Sopari berharap remaja atau anak-anak tidak selalu diposisikan sebagai objek, melainkan bagian integral dari masyarakat. Baginya, keluarga harus menjadi pihak paling utama untuk mendampingi anak-anaknya; sebelum diserahkan ke sekolah dan bergaul dengan masyarakat.

“Itulah yang harus kita pikirkan. Proses konseling digital juga perlu untuk semua pihak, bukan hanya anak-anak melainkan juga bagi pemerintah, sesepuh dan para alim ulama serta stakeholder lainnya,” pungkasnya. (sumber-kabarparlemen)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.