Kepala Daerah Harus Pandai Cari Anggaran

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dituntut melakukan pembangunan guna mendongkrak
perekonomian masyarakat, mulai dari perbaikan jalan hingga pendidikan. Karenanya,
seorang kepala daerah harus pandai-pandai dalam mencari anggaran.
“Buktinya, ketika ada rapat kordinasi atau yang lainnya dengan mitra kerja komisi, pasti yang
dibicarakan berkaitan dengan anggaran. Karena anggarannya tidak ada, sehingga berdampak
pada program-program kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berjalan,” kata Drs. Ujang
Sukmana, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, kesejahteraan bagi masyarakat itu adalah keberadaan anggaran. Tanpa ada
anggaran semuanya tidak bisa dilakukan. Tetapi, pemkab saat ini serba kurang dalam
berbagai hal. Di bidang apapun. “Saat ini yang dilakukan, pemberian anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap SKPD, karena pemerintah tidak memiliki
anggaran,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, pemkab memiliki banyak potensi, misalnya pantai selatan yang
panjangnya 50 kilometer nyaris tidak jadi pemasukan. Keberadaan pantai tidak terkelola
secara maksimal. Tempat terkesan tidak baik, begitupun dengan sarana prasarana tidak ada
peningkatan dalam pembangunannya.
“Anggaran ingin namun mengelolanya tidak mau. Beda lain dengan kabupaten lain. Jadi
solusinya semua permasalahan ini, seorang kepala daerah, siapapun orangnya, harus pintar
dalam mencari anggaran. Untuk saat ini, pemerintah kurang bisa,” terangnya.
Dulu, ketika dirinya menjadi salah satu pansus penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) pernah meminta agar pemerintah memfokuskan pembangunan
dalam salah satu bidang. Misalnya yang berkaitan dengan jalan, soalnya jalan kabupaten yang
belum dibangun sisanya 600 kilometeran.
“Dulu itu, diharapkan bisa selesai semua jalan yang ada di kabupaten selama 5 tahun. Dengan
begitu, ketika berakhirnya masa jabatan bupati akan ada yang dibanggakan oleh masyarakat,
yaitu jalan. Malahan, ada yang bilang kalau jalan-jalan selesai tugas dinas bersangkutan
untuk apa,” katanya, menirukan ungkapan salah satu orang yang mempertanyakan hal
tersebut.
Padahal, kalau pemkab tidak bisa fokus dalam melakukan pembangunan maka tidak akan
berdampak signifikan pada perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pasalnya,
anggaran untuk melakukan pembangunan terasa kurang. Tidak mampu mengakomodir yang
diminta masyarakat. Dia mencontohkan, jalan di kabupaten yang belum dibangun sisanya
600 kilometeran, sementara jalan-jalan yang rusak saja tidak bisa diperbaiki.

“Tiada lain, solusinya kepala daerah harus pintar mencari anggaran. Saya sangat miris,
ratusan truk setiap malam berlalu lalang mengangkut kayu dari Tasik Selatan  menuju Kota
Tasikmalaya. Kayunya dari kabupaten, pajaknya diperoleh oleh kota. Ini kelemahan
pemimpin kita,” pungkasnya. ***