Fraksi Partai Demokrat Soroti Capaian Kinerja Misi dan Pengelolaan Keuangan

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, M. Sulthon Maliki membacakan pandangan umum fraksinya terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020.

SET.DPRD—Dua poin besar menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/3/2021).

Fraksi Partai Demokrat memandang Pemkab Tasikmalaya hanya mengukur pencapaian kinerja pada misi pertama—mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan berkwalitas—secara kwantitatif, belum secara kualitatif. Dalam kata lain pencapaian kinerja hanya berdasarkan data statistik atau angka presentase. Fraksi Partai Demokrat pun meminta bupati agar mengukur tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan kondisi reil di lapangan.

Bagi Fraksi Partai Demokrat, misi pertama merupakan landasan moral spiritual dan ukuran etika hidup masyarakat. Karena itu Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan: sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pesantren-pesantren atau lembaga agama yang kecil (yang belum memenuhi syarat administratif untuk menerima bantuan), para pendidik, guru honorer—terutama di kalangan ulama pondok pesantren/ajengan dan pendidik madrasah diniyah?

Bagaimana sikap Pemkab Tasikmalaya terkait video viral perbuatan amoral yang dilakukan siswi SD dengan siswa SMP?

Secara kualitatif, sasaran misi pertama terkait “kesehatan masyarakat” belum tercapai. Sebab masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapat jaminan kesehatan. Karena itu pendataan ulang masyarakat prasejahtera penerima KIS menjadi penting, supaya tidak salah sasaran. Pelayanan Puskesmas dan rumah sakit perlu ditingkatkan: maksimalkan ketersediaan obat bagi pasien pengguna BPJS dan hilangkan pencaloan di rumah sakit.

Fraksi Partai Demokrat juga melihat banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum ramah penyandang disabilitas. Begitupun dengan kejahatan seksual yang terjadi di tahun 2020, di mana korban kekerasan hanya mendapat penanganan pengaduan. Karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta Bupati menyediakan klinik khusus pascatrauma bagi anak korban pelecehan seksual.

Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi capaian misi kedua Pemkab Tasikmalaya. Yaitu “mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata”. Sebab secara indikator capaian kinerjanya, terbukti mengalami peningkatan. Wirausahawan muda meningkat sebanyak 280 orang pada 2020. Begitu juga capaian PAD sektor pariwisata. Padahal ekonomi global sedang mengalami penurunan di tengah pandemi Covid-19.

Yang menjadi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat: program, strategi, formulasi, atau inovasi apa yang digunakan oleh Pemkab Tasikmalaya di balik peningkatan tersebut. Karena selain pandemi sangat berdampak pada penurunan pengunjung, pengelolaan destinasi wisata juga belum mampu menjadi sumber PAD. Dalam bahasa Fraksi Partai Demokrat, klaim Pemkab Tasikmalaya sebagai hal yang “menggelitik”.

Soal capaian misi ketiga—mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik—dengan sasaran strategis “meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”; Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2020 dari BPK, atas laporan keuangan tahun anggaran 2019.

Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa pembangunan yang penting dilakukan bukan hanya pada sarana dan prasarana atau fasilitas umum; melainkan juga pada moral aparatur, penegak hukum, dan kedisplinan pelaksanan pembangunan. Maka, sistem pengawasan perlu ditingkatkan, baik oleh masyarakat maupun oleh dinas terkait.

Sementara terkait capaian misi keempat—meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan—Fraksi Partai Demokrat melihat kondisi riil di lapangan belum sepenuhnya terealisasi. Sebab pembangunan sarana prasarana di daerah seperti di tingkat desa belum optimal, sehingga belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Fraksi Partai Demokrat pun meminta bupati untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Laporan Pengelolalan Keuangan

Ada lima hal yang Fraksi Partai Demokrat tanggapi soal laporan pengelolalan keuangan Pemkab Tasikmalaya tahun anggaran 2020, baik penerimaan maupun belanja:

Pertama, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi realisasi PAD yang melebihi target. Antara lain dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Bagi Fraksi Partai Demokrat, capaian tersebut mencerminkan banyak hal. Antara lain Pemkab Tasikmalaya telah melakukan evaluasi dalam penyempurnaan manajemen; memperbaiki sistem pemungutan serta adminsitrasi di berbagai OPD/dinas. Karena dalam catatan Fraksi Partai Demokrat, pada tahun anggaran 2019 retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target.

Kedua, Fraksi Partai Demokrat memaklumi alokasi dana hibah cukup besar karena adanya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Tetapi Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan alokasi bansos dan biaya tak terduga yang alokasinya cukup besar.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi efisiensi belanja pegawai, karena paham bahwa itu bagian dari upaya efisiensi belanja. Tetapi juga mempertanyakan indikator dan strategi efesiensi selain dari belanja.

Keempat, Fraksi Partai Demokrat meminta data terperinci terkait penanganan Covid-19 tahun 2020 dan indikator capaian kinerjanya.

Kelima, Fraksi Partai Demokrat meminta jawaban terkait bagaimana penyelenggaraan Perda No. 9 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal ke BUMD dan Perda tentang LP2B. Sebagai penutup Fraksi Partai Demokrat menginformasikan terkait adanya penyesuaian Permendagri No. 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (Sumber-kabarparlemen.id)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.