Lima Catatan Penting Fraksi PPP

Juru bicara Fraksi PPP membacakan pandangan umum fraksinya terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020.

Set. DPRD-Sebanyak lima catatan penting disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/3/2021). Catatan tersebut sebagai pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020.

Pertama, Fraksi PPP memandang bahwa penurunan pendapatan pada 2020 sebenarnya bisa diminimalisir, bila pemerintah daerah memaksimalkan fungsi-fungsi dan penguatan koordinasi dengan lembaga lain, seperti dengan pemerintah provinsi.

Di samping itu, Fraksi PPP mempertanyakan realisasi atas upaya meningkatkan kepercayaan publik. Karena hal tersebut bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Kedua, Fraksi PPP mengapresi RKPD tahun anggaran 2020; yang mengusung tema pengambangan destinasi wisata, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, serta pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan.

Dalam hal ini, Fraksi PPP mempertanyakan upaya Pemda dalam mewujudkan pengembangan destinasi wisata; cara menggali potensi wisata agar bisa dikelola menjadi destinasi wisata baru; persentase pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dalam mendukung minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Ketiga, Fraksi PPP memandang bidang pertanian sebagai salah satu sektor yang mesti mendapatkan perhatian dan prioritas Pemda. Karena selaras dengan visi dalam RPJMD.

Karena itulah Fraksi PPP mempertanyakan peran Pemda dalam meningkatkan sektor pertanian, agar mendapat hasil yang maksimal dan bisa diandalkan menjadi potensi ekonomi serta daya beli masyarakat.

Keempat, dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Fraksi PPP memendang perlu upaya yang serius dan berkesinambungan. Antara lain mendorong sektor usaha kecil dan menengah, usaha pertanian, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Sayangnya, Fraksi PPP memandang upaya pemerintah belum optimal.

Kelima, Fraksi PPP melihat belum ada komitmen dan upaya penyelesaian permasalahan pemerataan pembangunan infrastruktur, serta prioritas pembangunan pada daerah perbatasan dan daerah terluar. Karena akselerasi pembangunan, terutama infrastruktur dasar dan penunjang, masih belum sesuai harapan; apalagi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. (Sumber-kabarparlemen.id)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.