Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dirasakan belum maksimal. Perhatian Dinas
Pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan terkesan abai. Seolah lebih fokus
mengurusi proyek-proyek.
“Harus ada revolusi mental. Padahal ada dinas tersendiri yang mengurusi pembangunan, jadi
dinas pendidikan fokus saja sama peningkatan mutu pendidikan. Tidak perlu ngurus proyek
dan tender,” ujar Yono Kusyono, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, soal pembangunan lebih baik diserahkan kepada dinas PUPR, adapun Dinas
Pendidikan fokus untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan. Semua itu bisa dilakukan
dengan adanya kebijakan dari pemerintah.
“Biar bisa profesional dan proporsional. Memang hal seperti ini sulit dibuktikan, tapi
kenyataannya terjadi. Tidak sedikit pengkondisikan melalui dana BOS. Kita sudah tahu
sendiri kemarin ada kejadian OTT. Tidak mungkin ada asap kalau tidak api,” ungkapnya.
Dia mengaku, terkait kondisi dan situasi hafal betul. Pasalnya, dia lama menjadi pegawai di
dinas pendidikan. Kalau para pejabat ingat sama tanggung jawab, amanah yang dipikulnya
tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan.
“Saya beranggapan, bobroknya pendidikan itu karena si pejabatnya itu selalu berkelit dan
mencari pembenaran bukan mencari pemecahan masalah. Akhirnya, yang di lapangan
dikeukeuseuk kalau yang di atasnya sibuk ngurusin proyek,” tuturnya. ***