SET.DPRD – H. Apip Ifan Permadi, S.Pd.I., M.IPol mendorong segera penataan wilayah Singaparna sebagai pusat ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya, karena saat ini kondisinya sudah betul-betul krodit dari aktivitas masyarakat dan kendaraan.
“Harus segera ada solusi untuk pusat kota ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini.
Melihat kondisi Singaparna saat ini, menurut legislator DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), harus ada kebijakan untuk menata Singaparna. Baik melakukan relokasi Pasar Singaparna ataupun membangun Jalan Lingkar.
Apalagi rencana keduanya itu sudah digagas sejak dulu. “Termasuk pusat kota (Kabupaten Tasikmalaya) itu sudah menjadi kebijakan pemerintah sejak dipisahkan antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya,” ujar legislator senior ini.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya disarankannya harus berani mengambil kebijakan strategis meskipun tidak populis segera merealisasikan jalan lingkar maupun segera merelokasi Pasar Singaparna. “Itu harus karena saat ini kondisi ibu Kota Tasikmalaya ini sudah tidak berbanding lurus antara kondisi lingkungan dengan populasi, baik kendaraan maupun manusia. Di sini butuh kebijakan strategis mampu tidak populis,” kata tokoh kelahiran Tasikmalaya 25 November 1972 ini.
H Apip terus mendorong desa-desa di daerah pemilihannya yaitu dapil I, seperti di Kecamatan Singaparna, Tanjungjaya, Mangunreja, Sukarame, Cigalontang dan Sariwangi, agar desa-desa yang berada di ibu kota dan kecamatan penunjang ibu kota siap dari segi pembangunan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya. “Jangan sampai ketika ibu kota ini sudah berjalan, malah menjadi penonton,” kata H Apip.
Tentunya semuanya itu, kata H Apip, harus terus dipersiapkan, karena perubahan dari kecamatan bisa menjadi ibu kota itu sangat signifikan, terutama dalam perputaran ekonomi. “Makanya pembangunan itu tidak hanya pada program fisik atau infrastruktur semata, melainkan harus ditunjang dengan kualitas spiritual atau kualitas manusianya harus didorong berkembang untuk menangkap peluang ketika nanti Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya ini berkembang,” ujarnya menjelaskan.
Masyarakat di Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya harus sudah siap agar bisa merasakan manfaat dari kemajuan yang lahir akibat kebijakan pemerintah yang telah menetapkan lokasi ibu kota. “Itu harus dipersiapkan oleh pemerintah agar betul-betul menjadi peluang dan masyarakat mendapatkan manfaatnya dari kebijakan ini. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat,” tutur H Apip mengingatkan.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga harus segera merespons infrastruktur di pusat kota itu agar tidak seperti saat ini. Salah satu contohnya terjadi kemacetan kendaraan setiap pagi dan sore hari. “Itu juga harus sudah dipikirkan saat ini, saya khususnya anggota Dewan Dapil I akan terus fokus mendorong hal itu,” kata tokoh Tasikmalaya ini.
H Apip juga, menginginkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera merealisasikan perelokasian Pasar Singaparna dan pembangunan Jalan Lingkar, yang telah direncanakan dari tahun ke tahun, harus segera dipersiapkan agar mempermudah akses jalan menuju lokasi Pasar Singaparna di Padakembang nanti.
“Untuk jalan lingkar ini saya pernah mendorong, bahkan pada tahun 2018 lalu sudah dianggarkan hanya saja anggaran itu dialokasikan untuk keperluan lainnya. Yang pada akhirnya saat ini akan menjadi beban berat pemerintah, apalagi saat ini adanya program nasional yakni jalan Tol Cigatas yang exit tol dekat pusat kota Kabupaten Tasikmalaya ini,” ujarnya.
H Apip meyakini, adanya exit tol jika tidak direspons oleh percepatan pembangunan, maka akan lebih memperparah kemacetan di pusat ibu kota. Saking kroditnya pusat ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, agar tidak terjadi kemacetan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada kondisi Lebaran beberapa waktu, kata H Apip, mengeluarkan kebijakan kusir tidak beroperasi dengan memberikan kompensasi dengan membayarnya. “Itu mungkin karena sudah tidak ada solusi yang lain lagi untuk memecah kemacetan di ibu kota itu,” ujarnya.
H Apip berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera bergerak dan mencari solusi menangani kepadatan di pusat kota Kabupaten Tasikmalaya itu. “Saya minta segera ambil kebijakan itu,” ujar H Apip berharap. (ujg) (sumber-Radartasik.id)