Mei 2018, pekan kedua. Dunia pendidikan Kabupaten Tasikmalaya heboh. Polres
Tasikmalaya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait penyalahgunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Salawu.
Diduga, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan fiktif. Nominalnya besar. Totalnya
mencapai Rp 1 miliar. Hal itu mengagetkan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya,
Ami Fahmi.
Pasalnya, terkait pendidikan menjadi salah satu bidang yang ada dalam pengawasan dan
menjadi mitra kerjanya. Padahal, dalam setiap kali menggelar rapat dengan pemerintah
persoalana dana BOS selalu menjadi bahan obrolan. “Kita beberapa kali sudah menegaskan
terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BOS waktu rapat dengan Dinas
Pendidikan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, pada satu rapat pihaknya pernah menyarankan agar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk melakukan psikotes terhadap siswa. Namun, itu kurang direspons baik.
Dalihnya, dana BOS yang diterima sekolah sudah minim, untuk opresional saja tidak
mencukupi.
“Padahal biaya untuk psikotes itu hanya seratus ribu rupiah. Pantas saja, sebetulnya kalau
tidak ada pungutan semacam ini sekolah sanggup untuk melakukan psikotes anak. Nominal
yang kena OTT itu sangat besar sekali,” terangnya. ***