Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya punya banyak prestasi menjulang. Dalam hal penyerapan
anggaran, misalnya, posisinya tertinggi kedua secara nasional. Begitupun tentang laporan
penyelenggaran pemerintah. Peringkat kedua di Jawa Barat. Bahkan, dapat opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut.
Namun, dalam soal kinerja ternyata masih jeblok. Tahun ini Kemenpan-RB telah
mengeluarkan rapor. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat 26. Kedua terbawah di Jawa Barat dengan
nilai CC.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, menjelaskan, hal itu terjadi karena banyak
program dan kegiatan yang ngawur, tidak sesuai dengan RPJMD. Banyak kegiatan yang
manfaatnya tidak dirasakan langsung masyarakat.
“Anggaran pembangunan kita besar. Uang keluar banyak. Proyek bertebaran di mana-mana.
Tapi antara satu program dengan program lain tidak saling sinergis. Bahkan banyak
pembangunan yang sudah dilakukan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Ade dalam
satu kesempatan.
Untuk itu, revisi RPJMD penting dilakukan, karena berkaitan erat dengan agenda reformasi
birokrasi. “Kami berharap, tahun depan Kabupaten Tasikmalaya mendapat nilai kinerja yang
baik. Minimal B. Juga dapat lebih menigkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik,” bebernya. ***