Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong pemerintah kabupaten untuk
secepatnya melunasi utang-utangnya kepada beberapa rumah sakit, seperti ke Rumah Sakit
SMC Kabupaten Tasikmalaya dan RS dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
“Seharusnya pemkab itu memberikan piutang, biar nanti pas ada masyarakat yang sakit bisa
dilayani dengan baik dan maksimal. Bukan punya utang. Jadi kita mau intervensipun susah,”
kata Ami Fahmi, ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, kalau tidak secepatnya dilunasi utang tersebut akan terus menumpuk. Semakin
membengkak. Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk mengcovernya sangat
minim. Tidak sebanding dengan yang dibutuhkan.
“Dalam penganggaran harusnya urusan wajib didahulukan. Nah, kesehatan ini termasuk pada
urusan wajib. Ini sebaliknya anggaran hibah nilainya lebih besar, padahal hibah itu
seharusnya dianggarkan setelah urusan wajib terpenuhi,” bebernya.
Sejak awal, kata dia, apabila ada rapat bersama Dinas Kesehatan, pihaknya meminta untuk
membuat simulasi terkait perkiraan anggaran secara keseluruhan. Biaya kesehatan untuk
mengcover seluruh masyarakat yang tidak mampu.
“Angkanya sekitar Rp 30 miliar untuk keseluruhan. Kalau untuk utang apabila anggarannya
belum ada, pemerintah bisa untuk dianggarakan dalam perubahan tahun 2018. Biar bisa
secepatnya semua tunggakan itu dilunasi,” ucapnya.
Dia berkeyakinan, pemkab mampu untuk melunasi semua tunggakan tersebut. “Kita yakin
mampu. Buktinya, kemarin anggaran untuk mobil desa saja mencapai Rp 50 miliar dan kita
mampu untuk memenuhinya,” tandasnya. ***