Fraksi Partai Gerindra : Harus Ada Pembahasan Lanjutan Melalui Pansus

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Yayat Hidayat membacakan pandangan umum fraksinya terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Yayat Hidayat membacakan pandangan umum fraksinya terkait LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020.

Set. DPRD. —Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/3/2021); Fraksi Fartai Gerindra secara prinsip mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terkait indikator capaian kinerja seluruh kegiatan dan programnya.

Indikator capaian kinerja yang dimaksud tersampaikan dalam LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020. Di dalamnya tertuang mulai dari permasalahan, solusi, hingga hasilnya. Meski demikian, ada sejumlah catatan.

Pertama, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan kesamaan tema RKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir. Tema dalam LKPJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020 bukan hanya sama dengan tahun sebelumnya (2019), melainkan juga dengan tema tahun berikutnya (2021).

Tema yang dimaksud adalah “Pengembangan Destinasi Wisata dan Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian serta Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan.”

Kedua, di samping mempertanyakan kesamaan tema, Fraksi Partai Gerindra juga menemukan hal yang ironis; karena tidak melihat indikator capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Disparpora dalam mengembangkan destinasi wisata yang tertuang dalam LKPJ. Tentu hal tersebut menjadi paradoks.

Ketiga, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan perhitungan riil pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya masuk ke Pemerintah Daerah; apakah sudah maksimal?. Hal tersebut erat kaitannya dengan efektivitas pembangunan yang tidak bisa lepas dari pengelolaan PAD; sebagai cerminan kemandirian suatu daerah.

Keempat, Fraksi Partai Gerindra melihat masih lemahnya sumber daya perencanaan pada beberapa kegiatan. Perencanaannya bersifat tambal sulam atau copy-paste (copas) saja dari rutinitas sebelumnya. Orientasi perencanaan kegiatan juga cenderung pada aktivitas menghabiskan anggaran secepat-cepatnya, bukan meningkatkan kualitas pembiayaan itu sendiri.

Kelima, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya. Antara lain gunungan sampah, angka pengangguaran masih tinggi, dan kesenjangan kesejahteraan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Keenam, Fraksi Partai Gerindra tidak menemukan laporan indikator keberhasilan evaluasi kinerja penanganan Covid-19 tahun 2020 dalam LKPJ. Termasuk laporan anggarannya yang besar, khususnya untuk penyediaan Prokes seperti masker yang bahkan penyediaannya sampai ke tingkat desa.

Anehnya, bagi Fraksi Partai Gerindra, penyediaan masker justru sangat tidak berbanding lurus dengan penilaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bahkan memberi predikat Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah paling tidak disiplin menggunakan masker.

Atas catatan-catatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra berkesimpulan bahwa harus dilakukan pembahasan tahap lebih lanjut terkait LPKJ Bupati Tasikmalaya tahun anggaran 2020. Tepatnya melalui Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Tasikmalaya. ( Sumber – Kabar Parlemen ).

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.