Usut Tuntas Kasus Proyek Cisinga

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Dzulfikri, menilai, penggeledahan
Dinas PUPR yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Jawa Barat merupakan tamparan keras
bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas wajah birokrasi yang selama ini dianggap
bersih dari praktik-praktik yang mencederai hati rakyat.
Namun faktanya, tim Kejati Jabar terjun langsung untuk menelusuri dugaan korupsi yang
terjadi di dinas tersebut. “Saya secara pribadi sangat menyayangkan dan prihatin dengan apa
yang telah kita saksikan bersama di dinas PUPR. Meskipun baru tahap penyidikan, tetapi
intinya pihak Kejati telah menemukan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dan
jembatan di jalan Cisinga tahun anggaran 2017,” paparnya.
Sebagai mitra Dinas PUPR, Komisi 3 menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus dugaan
korupsi tersebut ke pihak Kejati. Diharapkan, dalam pengusutan kasus tersebutdilakukan
secara tuntas dan apabila terbukti bersalah maka harus ditindak tegas. “Kasus ini harus
menjadi evaluasi bersama,” ucapnya.
Menurutnya, dalam konteks pengawasan, Komisi 3 telah menjalankan tugas dan fungsinya
untuk mengawasi setiap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh
Dinas PUPR, tetapi pengawasan dalam hal kesesuaian anggaran dengan rencana dan
pelaksanaan pembangunannya.
“Kita tidak dalan konteks mengawasi teknis pembangunan di lapangan, karena untuk
pengawasan sisi teknis kewenangannya ada di petugas pengawas lapangan,” ujar Asep. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.