Tatib Dulu, AKD Kemudian

SINGAPARNA—Selepas pelantikan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024, Selasa (8/10/2019); Sekretaris DPRD dan Ketua DPRD sama-sama mengeluarkan statemen, bahwa agenda selanjutnya adalah penyusunan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang mencakup tata tertib dewan, kelengkapan komisi serta pimpinannya. Untuk merealisasikannya, DPRD antara lain membentuk Panitia Khusu Tata Tertib (Pansus Tatib).

Penyusunan Tatib menjadi tahapan yang krusial, sebelum menetapkan AKD lebih lanjut. Sebab, mekanisme penetapan kimisi serta pimpinannya tergantung Tatib yang telah disepakati semua pihak.

Pada pelaksanaannya, Pansus Tatib tidak bekerja sepihak. Demi optimalisasi kinerja, Pansus Tatib mengundang rapat dua pakar hukum dari Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat. Kedua belah pihak duduk bersama di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat (25/10/2019).

Undangan dilayangkan setelah Pansus Tatib yang diketuai oleh Apip Ipan Permadi berhasil menyusun rancangan Tatib DPRD selama sepekan penuh. Adapun keberadaan pakar hukum berfungsi untuk menguji sejauh mana kinerja Pansus.

Bahkan, pada saat itu, yang hadir bukan hanya Pansus Tatib dan pakar hukum dari Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat. Melainkan hadir pula Ketua serta Wakil Ketua DPRD, staf Sekretariat DPRD, dan sejumlah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik.

“Sebelum digelar rapat, beberapa hari yang lalu, Pansus sudah berkonsultasi dengan Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat. Rapat ini sebagai tindak lanjutnya. Kita undang mereka untuk memantapkan kembali rancangan Tatib yang sudah kita buat dan kita anggap sudah final,” terang Apip kepada sejumlah wartawan.

Sekalipun Pansus menganggap rancangan Tatib itu sudah final sesuai target, tetapi Apip juga tidak memungkiri kalau masih ada kemungkinan dilakukan penyempurnaan. Setidaknya ada koreksi yang cukup prinsipil. Misalnya yang berkaitan dengan penempatan kata dan tata bahasa Indonesia, sehingga sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

“Hari ini pula kita sampaikan dokumen rancangan Tatib ini ke Pimpinan DPRD. Setelah itu tergantung pimpinan DPRD. Tatib akan disampaikan ke provinsi melalui pimpinan DPRD. Setelah ada jawaban dari provinsi, baru diagendakan rapat paripurna untuk penetapan Tatib,” lanjutnya.

Sedemikian jauh Apip berharap supaya Pimpinan DPRD segera menyampaikan rancangan Tatib ke pihak provinsi, sehingga dapat segera ditetapkan. Ketetapan Tatib yang disusun oleh Pansus kelak akan menjadi landasan dalam pembentukan AKD. DPRD sendiri menargetkan AKD dapat selesai akhir Oktober.

Setelah menerima rancangan Tatib dari Pansus, Pimpinan DPRD juga menunjukkan keseriusannya dalam mengawal Tatib rancangan tatib ke biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, supaya lekas disahkan.

“Senin besok kita akan bawa ke Pemprov Jabar. Kita tunggu sampai fasilitasi selesai. Mudah-mudahan maksimal Rabu sudah kita bawa balik ke kantor,” ujar Ketua DPRD, Asep Sopari Alayubi, sebagaimana dikutip koropak.co.id Minggu (27/10/2019).

Supaya cepat selesai, Asep bahkan bertekad untuk “menongkrongi” prosesnya. Ia menginginkan berkas masuk pada hari Senin, kemudian selesai fasilitasi Pemprov Jabar hari Selasa, selanjutnya diagendakan rapat paripurna penetapan Tatib sekaligus Pembentukan AKD pada Rabu.

“Komunukasi antarfraksi sudah dilakukan, dipastikan tidak ada kendala. Proses pembentukan AKD dan penempatan angotanya bakal berjalan cepat. Karena banyak agenda yang harus segera digarap, seperti konsolidasi ke SKPD mitra kerja komisi sesuai perubahan SOTK,” pungkas Asep.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.