Status Anggota DPRD Tidak Jelas

STATUS anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak jelas, meski memiliki tugas yang cenderung sama dengan pejabat negara. Walaupun dikategorikan sebagai pejabat daerah, namun tidak ada peraturan yang mengaturnya.

“Untuk pengaturan pun kita kebanyakan dilakukan oleh kementerian dalam negeri, status juga beda. Kalau DPR itu sebagai pejabat negara, punya pensiunan. Kalau kita itu, sebagai pejabat daerah statusnya tidak jelas,” kata Dr. Basuki Rahmat, wakil ketua komisi 1.

Menurut dia, anggota DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan hak-hak sebagai pejabat daerah. Soalnya, peraturan pemerintah yang mengatur tentang pejabat daerah belum kunjung ada.

“Undang-Undang terkait pejabat negara itu sudah ada dari tahun 2013. Tapi, peraturan yang mengaturnya tidak ada. Akhirnya kita menjadi begini. Tidak jelas statusnya,” tandas Basuki.

Pandangan dia, sebutan bupati dan wakil bupati sebagai pejabat negara dirasa keliru. Pasalnya, yang disebut dengan pejabat negara adala pejabat yang berada hubungannya dengan lembaga pusat. Misalnya, pengadilan tinggi, kejaksaan, kementerian agama, dan masih banyak lagi.

“Sifatnya vertikal langsung ke atas baru disebut pejabat negara. Kalau bupati kan bukan bawahan gubernur, bukan juga bawahan presiden, karena sifatnya itu otonom. Tapi kenapa masuk kategori pejabat negara?” pungkasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.