Segera Ketuk Palu Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi ST, mengatakan, Rancangan
Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu
langkah untuk menjadi salah satu kabupaten yang layak anak. Karenanya, pemerintah daerah
dan legislatif harus mendorong agar raperda tersebut bisa diselesaikan tahun 2018.
“Kita tunggu di akhir tahun. Semoga 2019 dan berikutnya kita bisa melangkah ke arah yang
lebih baik dan menjadi kabupaten yang layak anak,” katanya.
Menurutnya, sejauh ini raperda tersebut masih dalam proses. Soalnya dari segi teknis yang
berwenang adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (DPMDPAKB). “Progresnya sudah jelas, tetapi kita harus melakukan juga
penguatan dari sisi hukum, yaitu menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak,”
ujarnya.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kabupaten Tasikmalaya,
Yane Sriwigantini SE, mengatakan, raperda tersebut menjadi salah satu program yang masuk
Bapperda dan smeoga dapat diselesaikan tahun 2018. Selain itu, dia berharap agar rancangan
perda perempuan dan anak bisa dipisahkan. Tidak disatukan dalam satu rancangan perda.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah dua hal yang berbeda. Masing-
masing harus dipisah agar konteks pembahasan rancangannya tidak tumpang tindih dan bisa
fokus pada masalah-masalah baik yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan maupun
perlindungan anak,” terangnya.
Dia menambahkan, rancangan perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak harus secepatnya dibahas. Soalnya, rancangan perda tersebut sangat dibutuhkan, terlebih
Kabupaten Tasikmalaya saat belum memiliki regulasi yang jelas terkait perempuan dan anak.
“Hari ini kita dihadapkan pada masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dan di Kabupaten Tasikmalaya permasalahan ini sangat tinggi, terutama yang berkaitan
dengan kekerasan seksual. Makanya raperda ini harus segera dibahas,” tandasnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya berharap
segera ada Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Regulasi itu mendesak diperlukan,
karena sudah banyak kasus yang menimpa anak-anak. “Yang ada saat ini baru peraturan
bupati. Kita perlu perda. Butuh payung hukum yang lebih tinggi dan melindungi,” ujar Ketua
KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto.
Berdasarkan data dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tasikmalaya, kasus yang menimpa anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya
terbilang tinggi.
Selama Januari sampai September 2017 sudah ada 32 kasus. Selain human trafficking,
banyak juga pelecehan seksual terhadap anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Untuk
penjualan anak ada tujuh kasus. Di tahun 2018, kekerasan terhadap anak masih sering terjadi,
sehingga diperlukan payung hukum yang benar-benar berpihak kepada anak dan perempuan.


Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.