Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Mengucap Sumpah

SINGAPARNA—Senin (2/9/2019), sejak pagi sekali kompleks perkantoran Bupati Tasikmalaya sudah ramai. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga mulai dari gerbang masuk. Arus lalulintas diatur satu jalur, ke arah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya.

Ratusan personil Polri juga ikut terlibat. Sehari sebelum pelantikan, koropak.co.id sudah mewartakan bahwa sedikitnya ada 200 personel kepolisian yang bertugas di sana.

“Personel sudah sangat siap dan pengamanan besok akan kita lakukan mulai dari pemeriksaan tamu undangan di depan pintu masuk ruang rapat. Kita sudah sangat siap mengantisipasi kemungkinan sekecil apa pun yang bersifat gangguan keamanan jalannya pelantikan,” ujar Wakapolres Tasikmalaya, Kompol Rikky Aries Setiawan, sebagaimana dikutif koropak.co.id, Minggu (1/9/2019).

Di lain pihak, sebanyak 20 personil BPBD ikut berjaga-jaga di sekeliling ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Semua karyawan sekretariat dewan juga sibuk di sana.

Hari itu, sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024, peraih suara terbanyak Pileg 2019, dijadwalkan mengucap sumpah, pukul 10.00 WIB.

Pelaksanaannya, acara dimulai pukul 10.25 WIB. Dari 50 orang itu, 29 orang di antaranya adalah wajah lama, sisanya wajah atau pendatang baru.

  1. Winarno, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya bertindak sebagai pemandu pengucapan sumpah. Sementara pengukuh sumpah adalah Drs. Yayat Kardiat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Di dalam ruangan Rapat Paripurna, di samping 50 orang anggota dewan yang bersumpah, hadir pula Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, Kapolres Kota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Sekretaris DPRD beserta jajaran, sejumlah pejabat SKPD, keluarga anggota dewan, dan sejumlah undangan lainnya. Total sekitar 1500 orang memenuhi ruangan.

Landasan hukum yang meresmikan ke-50 anggota dewan itu adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.695-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan tahun 2019-2024. SK tertanggal 28 Agustus 2019 tersebut ditandatangani oleh Gubernur M. Ridwan Kamil, di Bandung. SK dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Iing Faridz Khojin.

Adapun komposisi ke-50 anggota dewan tadi, antara lain 9 kursi milik Gerindra, 8 kursi milik PKB, 7 kursi milik PPP, 7 kursi milik Golkar, 6 kursi milik PDIP, 5 kursi milik Demokrat, 5 kursi milik PAN, dan 3 kursi milik PKS.

Di samping mengucap sumpah, pada kesempatan itu juga ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sewaktu-waktu, ketua dan wakilnya tersebut bisa berubah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal dewan.

Berdasarkan hukum yang berlaku, ketua sementara jatuh kepada partai peraih suara terbanyak pertama, sementara wakil ketua jatuh pada partai peraih suara terbanyak kedua.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa di Kabupaten Tasikmalaya, Partai Gerindra menjadi pemenang Pileg 2019 dengan sembilan kursi, disusul PKB dengan delapan kursi.

Dengan demikian, salah satu anggota dewan dari Partai Gerindra berhak menjabat posisi ketua sementara. Dalam hal ini jatuh kepada Haris Somantri, S.Sos. Sementara wakil ketua jatuh kepada salah satu anggota dewan dari PKB, yaitu Ami Fahmi.

Setelah ditetapkan, prosesi serah terima jabatan pun dilakukan, antara H. Ruhimat selaku Ketua DPRD periode 2014-2019 dengan Haris Somantri selaku ketua sementara DPRD periode 2019-2024.

Meski baru berstatus ketua sementara, tetapi Haris tetap berpendirian bahwa dirinya dan semua anggota dewan yang baru ini selayaknya memiliki komitmen moral yang besar dan dapat bekerja sama dengan baik bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

“Sudah sepantasnya dan sewajarnya Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2019-2024 benar-benar mampu mengikuti perkembangan zaman serta memiliki komitmen moral yang tinggi, yang terintegrasi dalam peran dan fungsi DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat, sehingga mampu mengartikulasikan kehendak masyarakat ke dalam program-program pemerintah yang konkret, melalui hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah Daerah,” terang Haris.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.