Rotasi Mutasi Dinilai Bermuatan Politis

Rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dinilai tidak
sesuai dengan prosedur. Terkesan bermuatan politis. Tidak sesuai dengan aturan. Padahal
seharusnya enam bulan sebelum masa ketetapan dan berakhir jabatan bupati tidak boleh
melakukan rotasi-mutasi.
“Tidak elok dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun melakukan rotasi-mutasi,
itu harus seizin kementrian dalam negeri dan ini tidak dilakukan oleh bupati yang sekarang
menjabat sebagai wakil gubernur. Apakah rotasi-mutasi ini terkait dengan reward, balas jasa,
balas budi, suka tidak suka, karena dampak Pilgub kemarin,” kata Demi Hamzah Rahadian,
ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, rotasi-mutasi yang terjadi saat ini bukan karena persoalan kafasitas, kapabelitas
dan kemampuan si pegawai, melainkan lebih pada balas jasa dan yang lainnya. Ukurannya
aneh dan penempatannya tidak sesuai.
“Sanksinya jelas, bahwa penetapan UU oleh KPU itu bisa terancam, bisa-bisa yang dilantik
itu Ridwan Kamil sendirian. Jadi tolong, ini dikaji ulang atau diberikan penjelasan kepada
kami kenapa dilakukan rotasi dan mutasi seperti begini,” ujarnya.
Terlebih, lanjut dia, rotasi-mutasi seperti ini bukan pertama kali. Padahal, pemerintah
memiliki database tentang kepegawaian. Isinya lengkap, mulai dari yang mendapat
penghargaan hingga yang pernah mendapatkan sanksi.
“Saya ragu ini digunakan, yang ada malah titipan pembisik, Baperjakat bayangan. Coba anda
lihat di dinas-dinas, program-programnya semuanya ngacaprukakhirnya. Jangan sampai
Bupati ini melakukan hal-hal yang absurd, yang sia-sia, yang tidak perlu. Sudah fokus saja ke
Jawa Barat,” ungkap anggota dewan itu.
Dia beranggapan, selagi kepentingan politik menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan,
selama itu juga keberadaan birokrasi akan rusak. Para Aparat Sipil Negara (ASN) nya akan
bermental penjilat, di internal birokrasinya akan terjadi persaingan yang tidak sehat.
“Bukan pangbagus-bagus kerja, tapi pangalus-alus ngaletak. Sampai-sampai merokok pun
harus sama dengan dunungan. Kita berharap tidak ada lagi mental seperti itu di Kabupaten
Tasikmalaya. Kalau perlu kita asesmen semua. Dikembalikan ke titik nol sesuai dengan minat
bakat,” pungkasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.