Rapat Kerja Bersama antara Komisi I, Asda I, dan Bagian Organisasi

Oktober tahun lalu (2018), Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, S.IP; mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Niat ini diutarakan Ade tidak lama selepas mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang “Penyampaian Nota Keuangan tentang RAPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019”.

ADAPUN yang akan diubah oleh Bupati Ade berkenaan dengan SOTK yang dibentukan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016. Ia akan mengubahnya supaya lebih sesuai kebutuhan. Caranya dengan menyelaraskan RPJMD hasil revisi.Adapun sasaarannya adalah kesesuaian alat yang akan digunakan untuk mencapai target RPJMD.

Konon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya akan melakukan pengkajian serta pencermatan lebih komprehensif terhadap 25 perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan Perda 2016. Tentu, prosesnya akan mengacu pada sasaran RPJMD revisi yang lebih fokus, terarah dan terukur.

“Intinya, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan kajian-kajian dan pertimbangan untuk menentukan bangunan SOTK yang dibutuhkan dalam rangka melakukan loncatan kemajuan yang efektif, efisien dan fokus; dalam upaya mewujudkan visi-misi sesuai revisi RPJMD,” ujar Bupati Ade waktu itu.

Merespon hal tersebut, pada Senin 21 Januari 2019 Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat bersama dengan BKD, Asda I sekaligus Bagian Organisasi Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Agenda rapat membahas tindak lanjut dari revisi SOTK, sebagaimana yang disampaikan bupati.

“Pembahasan tentang SOTK oleh Komisi I dinilai cukup penting, karena SOTK yang ada dinilai sudah tidak efektif lagi, sehingga perlu diubah. Pansus SOTK sendiri telah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait rancangan perampingan SOTK tersebut,” ujar Iing Farid Khozin selaku Sekretaris DPRD, di ruang kerjanya.

Pansus SOTK yang dimaksud Iing itu diketua oleh H. Aep Syaripudin, SH. MH. Konsultasi yang dilakukan oleh Pansus ini kepada Kemendagri berkaitan dengan seluruh peraturan perundang-undangan; yang salah stunya terkait PP 18/2016 tentang perangkat daerah. Sebab menurut Aep, pihaknya tidak ingin hanya mengacu pada semangat dari usulan perubahan SOTK yang digagas oleh Bupati. Akan tetapi, juga ingin berpedoman pada aturan yang benar. Agar dalam perubahan perangkat daerah tidak sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Di samping Iing, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rachman, SE. MM.;  juga menjelaskan bahwa pembahasan SOTK itu merupakan tindak lanjut dari usulan eksekutif yang dituangkan dalam Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi No.061/237/org/2018. Nota tersebut tertangga 28 September 2018.

Intinya, terang Arif, nota tersebut menyatakan bahwa seiring dengan revisi RPJMD, maka SOTK yang telah berjalan sejak 2016 lalu dinilai perlu diubah kembali. Adapun alasan perubahannya, antara lain untuk efisiensi anggaran belanja daerah.

“Jadi, tidak seperti saat ini yang melebihi 70 persen dari APBD. Juga untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi kinerja perangkat daerah. Kita menilai bahwa perubahan SOTK ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dituntaskan, karena SOTK yang ada sekarang terlalu gemuk dan tidak efisien. Bahkan dari sisi penilaian kinerja juga tidak efektif,” ujar Arif.

Pada kenyataannya, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau SOTK telah disahkan akhir Desember 2018. Bahkan telah muncul kritik tajam dari salah satu anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tasikmalaya, DR. H. Basuki Rahmat, M.Si. Kritik dilayangkan karena Perda yang seharusnya efektif per tanggal 1 Januari 2019, ternyata tidak sesuai kenyataan.

Di tengah-tengah rapat juga Asda I, Ahmad Muchsin, menanggapi kritik Basuki. Seperti dilansir koropak.co.id tertanggal 22 Januari 2019, Muchsin menjelaskan bahwa pemerintah daerah memang masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

“Dalam hal ini harus dipahami juga bahwa Perda SOTK itu baru akan berlaku setelah dievaluasi dan diundangkan. Nah, saat ini, Perda Perubahan SOTK itu masih dalam tahap evaluasi Gubernur Jawa Barat, jadi belum bisa berlaku,” ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.