Rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dinilai Memadai, Tinggal Konsistensi

Jejeng
Ketua Fraksi PKB, Jejeng Zaenal Mutaqin.

SINGAPARNA–Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai bahwa secara substansi, rancangan peraturan daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memadai. Ketua Fraksi PKB, Jejeng Zaenal Mutaqin juga mengapresiasi respon eksekutif yang serius dalam pembahasannya. Hal tersebut terbukti dengan kehadiran Ketua TAPD dan jajarannya secara lengkap.

Adapun pembahasan rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan daerah oleh Pansus di DPRD, kata Jejeng merupakan upaya mempertajam apa yang tertulis dalam draf yang pihak eksekutif sodorkan. Pihaknya kemudian mempertanyakan atau mengkonfirmasi beberapa hal.

“Kami salah satunya mempertanyakan atau mengkonfirmasi, apakah ini (rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) semata-mata menindaklanjuti PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau ada tambahan-tambahan,” ujar Jejeng kepada kapol.id, Senin (23/5/2022).

Jejeng sendiri mengaku bahwa sejatinya dalam rancangan Perda tersebut memang ada beberapa tambahan. Seperti tentang jumlah Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) yang tertuang dalam Pasal 13 ayat 3, 4, dan 5.

“Tentang jumlah PPK SKPD itu sesungguhnya tidak diatur oleh PP No. 12 tahun 2019. Nah, tambahan-tambahan itu kemudian kami meminta penjelasan, apa yang menjadi pertimbangannya?” lanjut Jejeng.

Selain itu, sekalipun menilai rancangan Perda tersebut sudah sangat memadai secara sistematika dan substansi; Jejeng tetap mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan. Salah satu sorotannya pada Pasal 92.

Pada pasal tersebut termaktub, “Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.” Dalam kata lain Perda tentang APBD tahun anggaran berikutnya sudah sah pada rapat paripurna DPRD pada akhir November.

Sementara yang menjadi catatan Fraksi PKB, Pasal 92 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat juga dengan Pasal 93 yang berbunyi, “Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan Persa APBD oleh Bupati kepada DPRD Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati.”

Jejeng memaknai Pasal 93 bahwa aturan tersebut menghendaki agar eksekutif menyerahkan rancangan Perda tentang APBD ke legislatif pada awal Oktober. Baru setelah 60 hari pembahasan dapat disahkan menjadi Perda tentang APBD–pada November dengan asumsi dua bulan sejak draf masuk.

“Tapi pada tahun-tahun lalu itu biasanya kita membahas rancangan Perda tentang APBD itu pada 10 hari terakhir bulan November, semitar tanggal 20-an. Jadi, kami meminta kita sama-sama lah laksanakan. Artinya konsisten antara substansi materi dalam Perda dengan praktik pelaksanaannya itu sangat penting,” Jejeng menandaskan. (Sumber: kapol.id)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.