Peserta Pemilu 2019 Serahkan LPDSK ke KPU

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, antara lain diatur, bahwa terdapat sejumlah batasan dana sumbangan yang diterima oleh partai politik. Untuk tingkatan Pemilu DPR dan DPRD, misalnya, terdapat dua sumber sumbangan dana; yakni dari badan hukum usaha maksimal Rp 25 miliar dan dari perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar.

SEBAGAI wujud taat konstitusi, partai politik peserta Pemilu 2019 menyerahkan Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPDSK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya untuk mengecek jumlah sumbangan yang diterima, apakah sesuai atau justru melanggar aturan yang ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilu.

Prosedur penyeralah LPDSK, menurut Komisioner KPU Hasyim Ashari, sudah diatur sesuai dengan regional masing-masing parpol. KPU Pusat hanya menerima penyerahan LPDSK dari parpol tingkat nasional serta tim kampanye Capres-Cawapres.

“Untuk peserta pemilu tingkat provinsi bisa menyerahkan laporan ke KPU Provinsi, sesuai dengan Dapil masing-masing. Pun dengan peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota bisa menyerahkannya pada KPU Kabupaten/Kota setempat,” ujar Hasyim di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir tribunnews.com Rabu, 2 Januari 2019.

Sumbangan dana kampanye yang mesti dilaporkan adalah yang berasal dari luar pribadi Capres-Cawapres dan masing-masing parpol. Sementara untuk Pemilu 2019 tingkat DPD, penumbang dana dari badan hukum usaha hanya diperbolehkan maksimal Rp 1,5 miliar dan perseorangan sebesar Rp 750 juta.

“Sumbangan dana juga tidak diperbolehkan bersumber dari pihak asing. Misalnya dari komunitas apa gitu yang bukan warga negara Indonesia. NGO dan ormas asing itu juga dilarang. Kemudian pemerintahan asing dilarang, juga perusahaan asing,” pungkas Hasyim.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.