Perda Biaya Transportasi Jemaah Haji Dibahas

Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Tasikmalaya bersama dinas atau instansi terkait.
“Kami sudah mengagendakan untuk melakukan pembahasan Raperda itu, bersama pihak Kemenag, Bagian Hukum Setda dan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten Tasikmalaya,” kata Ketua Komisi 4, Ami Fahmi.
Hal itu kata Ami, menyusul ditetapkannya Komisi 4 yang di dalamnya merupakan keterwakilan fraksi-fraksi yang ada di DPRD sebagai pembahas Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang semula sebagai Raperda usul prakarsa Komisi 4 DPRD.
Selain tahapan pembahasan bersama dinas atau instansi lain, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan tahapan-tahapan lanjutan, seperti studi komparasi ke pemerintah daerah lain yang sudah memiliki dan telah menerapkan Perda tentang biaya transportasi jemaah dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya, dari debarkasi ke daerah asal.
Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 khususnya Pasal 35 (1), bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Artinya, besar atau kecil anggaran pemerintah, pemerintah tetap harus menjamin transportasi jamaah haji secara berkeesinambungan,” ujarnya.
Ditambahkan, tahapan pembahasan akan dilakukan secara marathon, dengan target Raperda tersebut segera ditetapkan menjadi Perda dan dapat dilaksanakan pada penyelenggaraan haji tahun 2018 ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto menegaskan, keberadaan Raperda ini tidak hanya akan menjamin keberlangsungan pelayanan dan perlindungan, tetapi juga kepastian hukum bagi seluruh jemaah haji Kabupaten Tasikmalaya.
Yang kedua, dengan adanya Perda tentang biaya transportasi jemaah haji, Pemkab Tasikmalaya akan lebih pasti dan “reugreug” dalam melaksanakan amanat UU nomor 35 tahun 2008. Ditanya soal mekanisme dan bentuk bantuan Pemkab Tasikmalaya untuk biaya transportasi tersebut, Wabup mengatakan, pastinya akan ada hibah rutin yang akan diberikan kepada pihak Kemenag atau melalui Kesra. “Yang jelas, hibah dapat diberikan kepada individu/ perorangan, lembaga atau instansi, pemerintah lain sejauh untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah. Dan itu dapat dilakukan secara rutin dengan mengacu kepada Perda tadi,” tuturnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.