Perangkat Desa Tuntut Kesejahteraan

Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
Kabupaten Tasikmalaya, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut
dilakukan untuk menyampaikan tuntutannya terkait kesejahteraan Perangkat Desa yang ada
di Kabupaten Tasikmalaya. “Kami menerima secara langsung. Mendengarkan apa saja yang
menjadi aspirasi mereka,” kata H. Ami Fahmi ST, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten
Tasikmalaya.
Selain diterima pihak DPRD, di tempat tersebut tampak terlihat Bappeda, DPMDPAKB,
Inspektorat dan intsitusi lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa. “Kedatangan mereka, didampingi PC GP
Ansor Kabupaten Tasikmalaya dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Priangan Timur,”
ungkapnya.
Asep Muslim, Kordinator Forum Peduli PPDI, mengungkapkan, sepuluh tuntutan terkait
perangkat desa yang dilayangkan kepada lembaga yang berkaitan. Salah satunya, supaya
dibuatkan aturan tentang pencairan penghasilan tetap sekurang-kurangnya sebelum tanggal
Lima setiap bulannya.
Selain itu, kata dia, agar dibuatkan peraturan daerah yang mengatur nomor induk perangkat
desa, pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) sesuai dengan musyawarah desa dan aturan
terkait BPJS yang dibiayai langsung oleh APBD. “Harus ada juga perda soal pengangkatan
dan pemberhentian perangkat desa,” ujarnya.
Tuntutan lainnya, agar ada tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa yang diatur
dalam Permendagri yang pagu anggarannya direalisasikan sebelum pembuatan RKPdes dan
pengalokasian ADD 15 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004.
“Kami juga mempertanyakan terkait adanya pengangkatan bendahara dan operator oleh
DPMDPAKB, padahal dalam permendagri tidak seperti itu. Soalnya yang ada itu hanya
pengangkatan KAUR,” tandasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.