Pemerintah Daerah Cenderung Abaikan Urusan Wajib

Pemerintah daerah  Kabupaten Taiskmalaya dalam menjalankan pemerintahannya cenderung
mengabaikan urusan wajib. Misalnya, yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,
kepegawaian dan masih banyak lagi, diabaikan. Malah  terkesan sibuk dan fokus mengurusi
hal-hal tambahan atau nonwajib.
“Urusan wajib tidak diperhatikan, tapi kalau urusan tidak wajib anggarannya besar-besar.
Contohnya seperti infrastruktur jalan dan pembangunan. Saya tahu soalnya yang menjadi
mitra komisi berkaitan dengan urusan wajib, semuanya itu kurang diperhatikan,” papar Arip
Rachman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Selain itu, kata dia, dari sisi anggaran untuk masalah pelayanan kepada masyarakat dirasakan
minim dan terkesan dijatah. Misalnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah hanya
mendapatkan Rp 500 juta untuk satu tahun, begitupun dengan dinas Satpol PP, Dinas
Kependudukan dan Pecatatan Sipil, dan lain-lain.
“Bagaimanan melaksankan program, kalau anggaran yang ada minim. Sementara kebutuhan
yang ada lebih dari anggaran yang sudah disiapkan. Idealnya kan, dinas mengajukan
anggaran sesuai dengan kebutuhannya, dan pemerintah memberikan aggaran sesuai dengan
porsi yang dibutuhkannya,” tegasnya.
Dia menilai, tidak sedikit pembangunan yang dilakukan pemerintah keluar dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemungkinan hanya sebesar 30 persen
yang mengacu pada RPJMD, selebihnya keluar dari RPJMD. Ujug-ujug muncul tanpa ada
rencana sebelumnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.