Pembentukan Wantimbup Mustahil Tanpa Persetujuan DPRD

Terkait rencana pembentukan Dewan Pertimbangan Bupati (Wantimbup), eksekutif perlu ada
persetujuan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mustahil hal tersebut bisa dilakukan tanpa
melibatkan legislatif. Pasalnya, untuk alokasi anggaran honorarium bagi anggota harus
dibahas dan setujui DPRD.
“Pembentukan Wantimbup itu harus berdasarkan persetujuan dewan. Menjadi harga mati.
Mustahil pembentukan Wantimbup tanpa persetujuan dari DPRD,” ucap Drs. Yono Kusyono
MPd, Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, kalau Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum tetap ngotot untuk
membentuk Wantimbup tanpa persetujuan dewan bisa saja. Tetapi dengan catatan tidak akan
ada pembahasan atau alokasi anggaran untuk Wantimbup.
“Silakan saja dibentuk, namun bila tanpa persetujuan dewan, tidak ada anggaran untuk
oprasional atau honor dari anggota Wantimbup itu. Kecuali pembentukan Wantimbup tanpa
memerlukan anggaran dari APBD,” terangnya.
Karenanya, lanjut dia, legislatif tetap harus dilibatkan kecuali Wantimbup tidak memerlukan
anggaran. Tetapi tidak mungkin Wantimbup tidak membutuhkan anggaran. Maka wajib
rasanya DPRD dilibatkan dalam pembahasan dan persetujuannya.
“Saya kira Wantimbup ini tidak penting karena sudah ada staf ahli. Jadi nantinya ketika
dibentuk akan ada pemborosan anggaran dengan tufoksi yang tidak jelas karena sudah ada
kewenangannya,” paparnya.
Senada, Ucu Mulyadi, menilai pihak eksekutif terkesan gegabah dalam perencanaan
pembentukan Wantimbup yang hanya berdasarkan peraturan bupati (Perbup) sebagai payung
hukumnya, tanpa melibatkan DPRD. “Perbup itu harus ada pembahasan dan persetujuan
DPRD. Apalagi saat ini kabupaten belum membutuhkan Wantimbup karena masih ada staf
ahli yang jelas kewenangannya,” ungkap Angota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Kabupaten Tasikmalaya ini. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.