Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Diwarnai Demo Mahasiswa

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 50 orang anggota DPRD periode 2019-2024 mengucap janji dengan khidmat. Acara berlangsung Senin (02/09/2019).

Sementara itu, di halaman depan gedung DPRD, sekitar 50 orang dari elemen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Tasikmalaya menggelar demo. Mereka meminta bertemu dengan sekaligus menyampaikan aspirasi terhadap anggota dewan yang sedang dilantik.

Dari almamater yang dikenakan, ke-50 orang pendemo antara lain berasal dari oranganisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), dan Mahasiswa Managemen Pendidikan Islam STAI Tasikmalaya.

Untuk beberapa saat, pendemo bersitegang dengan aparat kepolisian, hingga terjadi aksi dorong-mendorong. Penyebabnya, kedua belah pihak sama-sama pada pendirian masing-masing. Di satu pihak, pendemo memaksa masuk gedung DPRD; di lain pihak aparat kepolisian tidak mempersilahkan.

Ketegangan tidak berlangsung lama. Mahasiswa yang terpancing emosi berhasil diredam oleh sesama pendemo. Begitu juga pihak kepolisian tetap patuh pada komando pimpinannya. Selanjutnya, para mahasiswa memutuskan untuk berorasi di gerbang masuk kompleks Setda dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

“Kita datang ke sini untuk menyambut anggota dewan yang terhormat; tapi, kenapa dihadang polisi?” ujar Irpan, koordinator aksi dengan lantang.

Irpan juga menyampaikan beberapa tuntutan mahasiswa dalam orasinya. Di antaranya, mahasiswa meminta supaya anggota dewan:

  1. Menegakkan integritas fungsi DPRD terhadap eksekutif;
  2. Menyusun anggaran dengan proporsional, akuntabel, dan transparan;
  3. Membuat kebijakan yang pro rakyat;
  4. Menolak segala bentuk penjajahan lingkungan;
  5. Memberantas KKN.

Di lain pihak, soal penolakan aparat kepolisian terhadap permintaan mahasiswa yang hendak memasuki gedung DPRD; Komisaris Temang Nangro selaku Kepala Bagian Operasional Polres Tasikmalaya menjelaskan; bahwa menghalangi pelantikan anggota dewan termasuk perbuatan melanggar hukum.

Lagipula, menurutnya, ada prosedur yang tidak ditempuh dengan semestinya. Terutama soal penyampaian informasi akan digelarnya demonstrasi.

“Pihak mahasiswa baru menyampaikan informasi akan melakukan aksi pada Senin malam, 1 September 2014. Seharusnya, H-3 aksi sudah beri informasi, agar kami kawal. Kami sudah menyampaikan agar aksi ditunda,” terangnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.