Pansus PPA Bergerak Maraton

Perempuan dan anak ditengarai berada dalam posisi rentan. Antara lain hak-hak mereka kerap terenggut. Saat berada di tengah laki-laki dan orang dewasa, keberadaan mereka juga dinilai timpang. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, kian memperkuat asumsi kalau mereka berada dalam bayang-bayang ancaman.

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya beritikad melindungi kaum perempuan dan anak. Bupati Ade Sugianto menyodorkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), untuk dibahas di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dengan harapan dapat disahkan melalui rapat paripurna.

Sebagai respon atas “permintaan” pihak eksekutif itu, pihak legislatif kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus), yang bertugas untuk membahas Ranperda yang dimaksud. Yakni Pansus Perda “Pemberdayaan Perempuan dan Anak” (PPA).

Pansus PPA diketuai oleh Yani Sriwigantini, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Yane, Pansus PPA akan bekerja mulai dari melakukan pembahasan Ranperda. Kemudian, untuk beberapa pekan selanjutnya, akan melakukan serangkaian pembahasan dan kajian mendalam atas Ranperda tersebut.

“Intinya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan langkah pembahasan secara maraton. Karena kita menginginkan sebuah produk hukum yang memiliki daya guna serta berdampak positif terhadap kehidupan perempuan serta anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Yane beberapa waktu lalu.

Dalam pandangan Yane, di luar hak dasar yang mesti terpenuhi seperti hak atas kewarganegaraan, hak hidup, mengembangkan diri, kesehatan dan lingkungan sehat, berkeluarga, kepastian hukum, dan keadilan; perempuan dan anak juga mempunyai hak bebas dari ancaman, diskiriminasi, dan kekerasan. Singkatnya, perempuan dan anak memiliki hak atas perlindungan.

“Tingkat harapan masyarakat, khususnya perempuan, terhadap keterjaminan hidup yang aman, nyaman, dan terlindungi akan semakin menguat. Pada akhirnya bakal melahirkan kepecayaan masayarakat terhadap pemerintah atau negara, yang secara konstitusional berkewajiban melindungi perempuan dan anak,” tambahnya.

Secara teknis, pembahasan Ranperda PPPA dapat dipecah menjadi dua. Bahkan produknya pun bisa menghasilkan dua Perda. Pertama, Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kedua, Perda tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut dapat terjadi, menurut Yane, kasus-kasus yang menimpa perempuan sering kali berbeda dengan yang menimpa anak. Dengan demikian, penanganan kasusnya akan berbeda. Di samping itu, Perda ini mesti dipisah karena masing-masing memiliki pijakan hukum yang membangun kedua peraturan tersebut berbeda.

Khusus untuk perempuan, Perda yang nanti akan dilahirkan tidak hanya mengandung unsur perlindungan, melainkan juga mengharuskan adanya pemberdayaan terhadap perempuan. Paling tidak, perempuan memiliki kemampuan membangkitkan perekonomian keluarga.

“Sebagai perempuan dan mungkin mewakili perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Saya merasa Perda ini sangat penting. Karena untuk melindungi generasi kita dan perempuan semuamya. Kami targetkan pembahasan Ranperda ini selesai pada pertengahan tahun ini,” tambahnya lagi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.