Pandum Fraksi PPP terkait RAPBD Kabupaten Tasik Tahun Anggaran 2022

Hidayat Muslim, Ketua Fraksi PPP.

SET.DPRD—Fraksi-fraksi pada DPRD menyampaikan pandangan umum (Pandum) terkait RAPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran (t.a.) 2022, Selasa (30/11/2021). Pada gilirannya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya menyampaikan naskah Pandum, karena semua Fraksi PPP berhalangan hadir atas alasan bentrok jadwal dengan kegiatan partai.

Pada naskah Pandum yang diserahkan, Fraksi PPP memandang bahwa APBD Kabupaten Tasikmalaya t.a. 2022 merupakan sebuah kebutuhan mendasar, untuk melaksanakan pembangunan secara sinergi dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, menurut Fraksi PPP, sebagai komitmen untuk melaksanakan dan mengelola APBD tentu diperlukan perencanaan yang matang, terarah, proporsional, objektif dan transparan. Tentu dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Fraksi PPP mengapresiasi capaian-capaian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun sebelumnya. Harapannya pada tahun depan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lebih memperkuat komitmen dalam pengelolaan anggaran. Sehingga membawa dampak positif bagi pembangunan.

Adapun beberapa pandangan strategis Fraksi PPP antara lain:

  1. Penyusunan APBD t.a. 2022 harus berkorelasi dengan empat skala prioritas nasional: kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Fraksi PPP ingin memastikan bahwa penyusunan APBD selaras dengan skala prioritas nasional tersebut;
  2. Jawa Barat bagian selatan atau Jabar Selatan, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, menjadi prioritas nasional dalam melakukan pengembangan segala bidang. Maka, Fraksi PPP mendorong penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya t.a. 2022 mesti memperhatikan aspek-aspek terkait;
  3. Hal lain yang Fraksi PPP pandang penting untuk diperhatikan adalah, penyusunan APBD t.a. 2022 harus mengacu pada RPJP dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, mengutamakan program skala priontas dan rencana strategis sesuai visi-misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  4. Standar pelayanan minimal merupakan urusan wajib pemerintahan di mana setiap warga negara berhak memperolehnya. Dorongan Fraksi PPP adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memfokuskan standar pelayanan minimalnya pada urusan wajib yang mendorong pada peningkatan nilai IPM (pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat);
  5. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada terwujudnya pelayanan publik yang baik, Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera menyusun dan menetapkan pengisian jabatan strategis pengambil kebijakan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang telah ditetapkan;
  6. Dewasa ini “digitalisasi” adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung lagi karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memprioritaskan pelayanan publik yang terintegrasi dengan perangkat digital; dalam rangka menghadapi adaptasi kebutuhan pelayanan masyarakat sehingga mendapatkan akses yang lebih cepat, mudah, murah dan transparan. (sumber-kabarparlemen.id)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.