Pandum Fraksi PPP terkait Ranperda tentang Dana Cadangan

SINGAPARNA – Pada Jumat (2/11/2022), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agenda ratap tersebut adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Rapat paripurna itu sendiri sebagai respon atas penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai Ranperda tersebut, Kamis (27/11/2022). Di mana penjelasannya disampaikan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Badan Musyawarah DPRD bahwa paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi ditetapkan pada 2 November 2022.

Pada gilirannya, H. Asop Sopiudin, S.Ag. M.Pd. selaku juru bicara Fraksi PPP menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak oleh masyarkat Kabupaten Tasikmalaya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis; berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Pasal dan ayat tersebut menjadikan landasan bagi rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melalui Pilkada, rakyat diberikan ruang yang terbuka, sehingga mutlak diperlukan calon-calon yang memahami persoalan di masyarakat yang kemudian diagregasi dalam kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, Pilkada langsung memberikan ruang bagi lahirnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat.

Model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja Pilkada sendiri tergantung pada jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah wilayah adiministratif di daerah pemilihan (kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, jumlah pasangan calon, jumlah putaran Pilkada. Belanja kandidat antara lain belanja kampanye, belanja saksi, belanja kandidasi di partai politik/pendukung di jalur perseorangan.

Berkaiatan dengan hal tersebut dan sebagai upaya mendorong dan mengawal Ranperda, Fraksi PPP menyampaikan:

Pertama, Fraksi PPP mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar pengelolaan dana cadangan Pilkada serentak tahun 2024 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Artinya, unsur-unsur ketertiban administrasi dan hukum dilaksanakan secara konsisten.

Kedua, Fraksi PPP ingin memastikan bahwa urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial sudah terpenuhi dengan baik dan maksimal.

Ketiga, dalam hal pemenuhan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, pemerintah daerah sebisa mungkin mengupayakan penambahan PAD untuk kebutuhan dana cadangan tersebut. Fraksi PPP juga berharap tidak ada pengalihan anggaran (refocusing) dari dana yang dialokasikan untuk merealisasikan urusan wajib.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan