Pandum Fraksi PKB terkait Ranperda tentang Dana Cadangan

SINGAPARNA – Pada Jumat (2/11/2022), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agenda ratap tersebut adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Rapat paripurna itu sendiri sebagai respon atas penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai Ranperda tersebut, Kamis (27/11/2022). Di mana penjelasannya disampaikan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Badan Musyawarah DPRD bahwa paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi ditetapkan pada 2 November 2022.

Pada gilirannya, Jejeng Z Muttaqin, M.Si. selaku juru bicara Fraksi PKB menyampaikan, bahwa berkenaan dengan penyampaian penjelasan Ranperda Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD; dipertegas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; terkait pembentukan dana cadangan poin [2] yang berbunyi “Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD”. Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, Fraksi PKB memahami dan mendukung kebutuhan adanya pembentukan dana cadangan perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Kedua, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang terdiri dari Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga bisa dipahami memerlukan adanya pembentukan dana cadangan, yaitu “dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran”.

Namun demikian Fraksi PKB mengharapkan pembentukan dana cadangan perlu dihitung secara cermat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diupayakan tidak mengganggu kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran berjalan.

Fraksi PKB juga memohon penjelasan terkait isi Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Di antaranya terkait redaksi bahwa tahun 2022 dianggarkan adanya dana cadangan. Sementara sampai dengan perubahan APBD tahun 2022 ditetapkan, Perda pembentukan dana cadangan belum ditetapkan. Dalam kata lain, tidak ada dasar hukumnya.

Ketiga, karena Pilkada serentak tahun 2024 juga menyangkut Pemilihan Gubernur dan Walikota; maka kebutuhan anggaran Pilkada serentak menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Karena itu, Fraksi PKB memohon penjelasan terkait gambaran umum kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024; berapa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan berata yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota?

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan