Pandum Fraksi Partai Demokrat terkait Ranperda tentang Dana Cadangan

SINGAPARNA – Pada Jumat (2/11/2022), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agenda ratap tersebut adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Rapat paripurna itu sendiri sebagai respon atas penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai Ranperda tersebut, Kamis (27/11/2022). Di mana penjelasannya disampaikan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Badan Musyawarah DPRD bahwa paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi ditetapkan pada 2 November 2022.

Pada gilirannya, H. Ejen Zenal Muttakin, S.Pd. selaku juru bicara Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa berkenaan dengan Ranperda Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Fraksi Partai Demokrat memandang:

Pertama, memaklumi dan mendukung adanya pembentukan dana cadangan tersebut, di mana pembentukannya harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Sedangkan usul dan saran yang bersifat teknis akan Fraksi PPP sampaikan dalam rapat-rapat Pansus yang membahas tentang Raperda tersebut.

Kedua, Fraksi Partai Demokrat memohon penjelasan terkait besaran dana cadangan sebesar Rp 60 miliar; apakah sudah sesuai kebutuhan sebenarnya? Apakah dihitung berdasarkan permintaan KPUD atau sekadar estimasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya? Apa dasar pagu indikatif anggaran tersebut, sementara permohonan rencana kebutuhan biaya Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dari KPU belum ada?

Ketiga, jika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, apakah akan mempengaruhi besaran anggaran yang harus disediakan oleh APBD Kabupaten Tasikmalaya? Kalaupun ada sharing dengan APBD Provinsi Jawa Barat, bagaimana sistem pembagiannya?

Keempat, Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan bahwa kalau memang sharing anggaran tersebut terjadi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya jangan sampai  menambah lagi anggaran, baik dari APBD tahun anggaran 2023 apalagi menyisihkan kembali dari APBD tahun anggaran 2024; demi menjaga stabilitas kegiatan di Kabupaten Tasikalaya.

Pada akhirnya, Fraksi Partai Demokrat sangat berharapan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan komunikasi atau lobi untuk berbagi anggaran yang sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan