Pandum Fraksi PAN terkait Ranperda tentang Dana Cadangan

SINGAPARNA – Pada Jumat (2/11/2022), DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat paripurna. Agenda ratap tersebut adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Rapat paripurna itu sendiri sebagai respon atas penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai Ranperda tersebut, Kamis (27/11/2022). Di mana penjelasannya disampaikan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Badan Musyawarah DPRD bahwa paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi ditetapkan pada 2 November 2022.

Pada gilirannya, Yane Sriwigantini, SE., MM. selaku juru bicara Fraksi PAN mengulas bahwa para pendiri bangsa telah memilih demokrasi sebagai sistem menentukan masa depan bangsa dan negara. Melalui demokrasi pula nasib bangsa dan rakyat Indonesia ditentukan melalui pemilihan secara langsung, baik presiden atau kepala daerah serta DPR dan DPRD.

Harga sebuah demokrasi tidaklah murah, karena perhelatannya membutuhkan biaya yang sangat mahal; bukan hanya finansial melainkan juda melahirakan tatanan pemerintahan yang dapat menjamin keberlangsungan negara dan segenap rakyatnya.

Munculnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 sendiri berdasar kewenangan yang diberikan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Penyusunan Pengelolaan Keungan Daerah.

Salah satu poin pentingnya, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dialokasikan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Untuk itu, pendanaan secara multy year perlu dilakukan untuk menuntup kebutuhan pembiayaan Pemilihan Bupti dan Wakil Bupati tahun 2024.

Berdasarkan kewenangan itu, seperti hasil kajian Fraksi PAN, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak memungkinkan mengalokasikan dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dalam satu tahun anggaran. Maka perlu dilakukan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tersebut secara bertahap.

Sebab, jika dipaksakan dialokasikan dalam satu tahun anggaran, dikhawatirkan akan mengganggu rencana pembangunan serta layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Namun, tentu untuk melaksanakan rencana tersebut sebelumnya harus ada payung hukum berupa Peraturan Daerah, supaya renana baik tersebut tidak cacat hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Maka dari itu, Fraksi PAN merspon postif serta mendukung rencana Peraturan Daerah tersebut untuk dibuat sebagai payung hukum dalam pengalokasian dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Namun, untuk lebih bisa mendalami secara detil teknis pelaksanaan serta sejauh mana kewenanganya; Fraksi PAN mengajukan untuk dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, agar dapat merumuskan secara detil kebutuhan dan efektivitas Ranperda tersebut.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan