Menuju Pengesahan Empat Rancangan Peraturan Daerah

Satu dari sekian tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah “Membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah”. Dalam hal ini, per Februari 2019, DPRD Kabupaten Tasikmalaya tengah dalam proses pengesahan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda).

RANPERDA yang dimaksud merupakan usulan dari pihak eksekutif, Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, SIP; untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Usulan bupati mendapat apresiasi positif, antara lain, dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi, ST. Ia bukan hanya menyetujui, melainkan juga mendorong supaya keempat Ranperda tersebut dapat segera disahkan menjadi Perda. Sebab, menurutnya, dampak dari keempat Perda tersebut akan sangat signifikan.

“Harapan saya, sih, keempat Ranperda ini bisa disahkan pada akhir masa jabatan bupati. Istilahnya, biar kita tidak punya utang dalam periode ini, agar segera dituntaskan,” tutur Ami.

Adapun keempat Ranperda tersebut, yakni:

  1. Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2038

Dalam pertimbangan Ade Sugianto, betapa Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan Perda Tata Ruang Wilayah. Perda inilah yang nantinya akan menjadi pedoman pembangunan di daerah.

“Tentu, ini dalam kerangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis,” ujar Ade.

Sesungguhnya, Pemkab Tasikmalaya mempunyai Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031. Perda ini, antara lain, menghimpun rencana tata ruang wilayah untuk tahun 2011-2031.

Ade Sugianto bukan tidak mengetahui tentang Perda itu. Melainkan, terangnya, Ranperda yang baru diusulkan atas dasar hasil penelaahan terhadap Perda yang sudah ada.

“Berdasarkan hasil peninjauan kembali, ternyata terdapat beberapa revisi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan,” lanjut Ade.

Di lain pihak, Ami Fahmi mengungkapkan bahwa dengan adanya Perda RTRW—jika berhasil disahkan DPRD—pemerintah daerah bisa lebih fokus menata tata ruang daerah.

“Nanti pembangunan bisa lebih tergambarkan zonasi daerahnya. Ke depan juga bisa ditindaklanjuti dengan Perda RDTR, biar seimbang dan lengkap menjadi pedoman daerah,” tutur Ami.

  • Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi dari Ranperda ini, menurut Ade Sugianto, tidak kalah penting dari Ranperda RTRW. Karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi pemerintah daerah, dalam menggali potensi serta mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi; yang berdampak bukan hanya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), melainkan juga pada kesejahteraan masyarakat. Ranperda ini terdiri dari XVIII (delapan belas) bab dan 41 pasal.

“PD BPR itu BUMD-nya Kabupaten Tasikmalaya, yang selama ini berusaha mengelola peluang usaha. Keberadaannya mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Ke depan, peran dan fungsi ini harus semakin ditingkatkan,” ujar Ade.

PD BPR sendiri, lanjut Ade, dibentuk berdasarkan SK Bupati Tasikmalaya NO.PE.003/170/sk/1967 tentang Pembentukan LPK di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu, pengelolaan PD BPR diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau good corporate governance.

Kronologisnya, Pemkab Tasikmalaya pernah memiliki sekitar 30 PD BPR BKPD dan Bank Pasar. Kemudian terbitlah Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2010, yang berdampak pada terjadinya merger dan konsolidasi PD BPR menjadi tiga saja; yaitu PD BPR LPK Cipatujah, PD BPR Artha Sukapura, dan PD BPR Artha Galunggung.

Pada prosesnya kemudian, terbitlah Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR hasil merger di Kabupaten Garut, Subang, Cianjur dan Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas. Bentuk implementasinya, terhitung 21 januari 2016, PD BPR LPK Cipatujah berubah bentuk badan hukum dan nama menjadi PT BPR Cipatujah Jabar.

“Jadi, sekarang di Kabupaten Tasikmalaya tinggal dua PD BPR yang belum mengalami perubahan bentuk badan hukum. Makanya dalam usaha mengoptimalkan peran dan fungsi PD BPR itu, di antaranya dengan melakukan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Diharapkan dengan upaya perubahan bentuk ini mampu bersaing secara fair dan adil,” lanjut Ade.

Sementara menurut Ami Fahmi, Ranperda PD BPR menjadi PT dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

  • Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah, menurut Ade, bagaikan satu paket dengan pengelolaan keuangan daerah. Juga bagian penting dalam keuangan negara, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di mana efisiensi pengelolaan barang milik daerah mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Memang sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, sementara Peraturan Menteru sebagai pengaturnya.

“Permasalahannya, antara lain; masih terdapat penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan penetapan penggunaan, barang-barang rusak dan usang hanya dibiarkan begitu saja, serta rendahnya kinerja pengurus dan aparatur daerah yang kurang berkompeten,” ujar Ade.

Di samping itu, lanjutnya, masih ada laporan keuangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan aset. Di mana hasil audit BPK menunjukkan bahwa predikat opini penilaian “wajar tanpa pengecualian”, “tidak wajar” maupun “tidak memberi pendapat”; lebih sering disebabkan oleh masalah pengelolaan aset.

  • Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seiring dengan kian banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, menurut Ami Fahmi, Ranperda ini kian mendesak untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten Tasikmalaya.

“Perda ini sangat dibutuhkan. Dengan Perda ini, pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak,” pungkas Ami.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.