LKPJ 2018 Bupati Tasik dalam Paripurna DPRD

Salah satu kewajiban konstitusional bupati adalah menyampaikan LKPJ di hadapan DPRD. Hak ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 207 ayat (2) huruf B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNTUK memenuhi kewajiban tersebut, Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.IP memaparkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018 di rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pada Senin, 11 Maret 2019.

Kata Bupati Ade, Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007, Pasal 16 menyatakan LKPJ disusun berdasarkan RKPD. RKPD ini merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Temanya adalah Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Destinasi Wisata dan Pembangunan Infrastruktur,” ujar Ade.

Sementara itu, substansi materi dari LKPJ tahun 2018 tersebut, disusun berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Garis besarnya, berisi tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan balanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.