Lelang Jabatan Harus Transparan

Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, melihat lelang jabatan terbuka atau open bidding
untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Dinas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum,
terkesan tidak serius dan tidak menyentuh semua lapisan.
“Kalau seperti itu terkesan open bidding ini hanya untuk pejabat internal,” kata Arif Rachman
SE MM, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus melakukan open bidding secara
transparan, sehingga mampu menghasilkan pejabat-pejabat terbaik dan sesuai dengan latar
belakang pendidikannya.
“Harus menghasilkan pejabat yang memiliki integritas dan berkualitas. Maka dari itu, untuk
menghasilkan pejabat yang ideal dalam mengisi jabatan harus dilakukan oleh panitia seleksi
terbaik juga,” terangnya.
Jangan sampai, lanjut dia, kejadian tahun lalu terulang kembali tidak ada pejabat yang
mendaftarkan diri. Itu terjadi untuk jabatan kepala dinas kesehatan, sehingga terpaksa harus
diisi oleh Plt.
“Harus benar-benar sesuai dengan aturan tidak boleh mengabaikannya. Misalnya dalam
pendidikannya pun harus sesuai, kalau kesehatan ya, S1 dan S2 nya harus lulusan kesehatan,”
ungkapnya.
Dia menilai, apabila diisi kembali oleh Plt akan menimbulkan hambatan terhadap
penyelenggaran program kerja. Selain itu, bantuan dari mulai pemerintah pusat hingga
provinsi tidak akan bisa diserap. “Sesuai dengan aturan, Plt itu hanya boleh diisi selama enam
bulan tidak boleh lebih, sementara di kabupaten bisa sampai dua tahun,” ucapnya.
Open biding ini, jangan sampai hanya diikuti oleh pejabat internal Pemkab Tasikmalaya saja,
melainkan terbuka bagi semua ASN yang ada di daerah manapun. “Ketika ada posisi yang
persyaratannya tidak dimiliki oleh pejabat di sini, mungkin pejabat di luar daerah
memenuhinya,” tandas Arif. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.