Legislatif Ingatkan Eksekutif Perbaiki Kualitas Belanja APBD

DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya
untuk memperbaiki kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Dirasakan, kualitas APBD dinilai masih rendah karena sebagian besar uang APBD
masih dialokasikan untuk belanja pegawai negeri.
“Karena ini tidak bisa dihindari. Bukan tidak mau belanja pembangunan semakin
ditingkatkan. Makanya, pemerintah harus pintar-pintar dalam memprioritaskan anggaran
untuk kegiatan produktif, sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat. Jangan
sampai hanya fokus untuk mengejar WTP saja,” terang H. Ruhimat, ketua DPRD Kabupaten
Tasikmalaya.
Menurut dia, untuk menekan belanja pegawai, sebelum disahkan APBD pihaknya melakukan
pembahasan secara selektif. Disesuaikan dengan himbauan menteri keuangan, bahwa sebisa
mungkin untuk menekan belanja pegawai dari APBD.  Karenanya, di tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 5 persen yang awalnya 25 persen sekarang menjadi 30persen, padahal
APBD tahun 2018 mengalami penurunan.
“Sebelum disahkan, APBD ini sudah kami bahas secara efektif dan efesien. Jadi hasil ini
sudah sefektif mungkin, tinggal pemda berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan
anggaran tersebut,” katanya.
Padahal, kata dia, beragam cara bisa dilakukan untuk meningkatan APBD Kabupaten
Tasikmalaya. Soalnya, tidak sedikit potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan
Pendapatan Anggaran Daerah.
“Kebijakan dari pusatnya sendiri terkaitporsi dana alokasi umumnya (DAU)sangat besar
dibanding dana alokasi khusus (DAK). Jadi bagaimana bahwa DAU ini tidak hanya diukur
dari belanja pegawai saja, melainkan dari belanja langsung. DAU itu, harusnya berkaitan
dengan jumlah penduduk, bukan hanya pegawai, namunperubahan ini tidak signifikan,”
paparnya.
Dia mencontohkan, potensi yang bisa dikembangkan, misalnya berkaitan pertambangan yang
berada di pantai pesisir selatan, yaitu Cipatujah, Sindangkerta, dan Cikalong. Namun
kendalanya, berkaitan dengan hasil uji yang tidak kita miliki. Tidak ada database terkait
potensi tersebut. Belum ada kajian khusus mengenai pertambangan di daerah kita.
“Wilayah kita memiliki banyak potensi. Namun belum maksimal saja. Intinya, belum ada
investor yang masuk, belum ada database tentang kajian itu,” tandasnya.

Karenanya, PAD Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah mengalami peningkatan, malahan
mengalami penurunan. Padahal, kebijakan pusat terkait pertambangan sangat menguntungkan
karena tambang tidak bisa dijual kalau masih mentah, melainkan harus setengah jadi.
“Di kita belum ada sumber produksi, belum ada pabrik yang bisa memproduksinya. Jadi
bahan tambang itu masih mentah. Belum sama sekali,padahal potensi yang kita miliki sangat
banyak,” pungkasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.