KPAID Kabupaten Tasikmalaya Apresiasi Raperda PPA

Langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, melalui panitia khusu (Pansus PPA), untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya.

DI SAMPING mengapresiasi, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto berharap; supaya payung hukum yang nanti dilahirkan DPRD tentang perlindungan anak tidak mengesampingkan kearifan lokal. Lebih jauh dari itu, juga benar-benar melindungi hak-hak anak.

“Hal ini kami sampaikan supaya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak bisa ditekan. Dari data kita diketahui kalau tahun 2018 saja ada 58 kasus kekerasan terhadap anak. Tentu harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Maka alhamdulilah, saat ini sedang digodok Perda PPA,” ujar Anto.

Dalam telaah Anto, suatu peraturan mesti memiliki jangkauan yang luas. Selain memberi efek hukum pada pelaku kejahatan, juga mengandung unsur pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Salah satu upaya pencegahan yang dimaksud, antara lain, terwujudnya fasilitas umum dan tempat terbuka atau umum yang ramah anak.

“Maksudnya, fasilitas umum yang dibangun nantinya berpedoman pada Perda tersebut. Jadi, harus ada fasilitas anak, sehingga Kabupaten Tasikmalaya termasuk pada kota ramah anak,” lanjut Anto.

Secara substansial, Ato sendiri menyadari kalai Perda bukan satu-satunya cara mencegah kekeerasan terhadap anak. Perda dinilainya sebagai bentuk kepedulian serta tanggung jawab pemerintah dalam upaya melindungi generasi bangsa.

“Melindungi anak itu kan tanggung jawab bersama. Tetapi, pemerintah jadi mempunyai kewenangan lebih jika ada Perda, baik dari segi anggaran maupun kebijakan yang tentunta berpihak kepada anak,” pungkas Anto.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.