Kontrol Kinerja PNS Melalui Capaian Kerja Tahunan

Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) keikutsertaan aparatur sipil negara (ASN) ikut politik praktis sulit dihindari, sehingga tidak menutup kemungkinan membuat kerjaan terbengkalai.
“Secara pengalaman, ya memang ASN sulit dihindari untuk ikut. Contohnya, katakanlah Uu, karena beliau sudah menjalin kedekatan dengan pegawai dan intensitas kerjanya sudah berlangsung selama tujuh. Bayangkan saja, pasti secara tidak langsung akan terbangun hubungan emosional. Jadi akan sulit
dihindari,” kata Dr. Basuki Rahmat, wakil Ketua Komisi 1.
Dia menjelaskan, terkait pengawasan ASN yang mengikuti kampanye dilakukan oleh lembaga terkait, yaitu Bawaslu dan Panwaslu. Tapi, untuk kinerjanya diawasi oleh inspektorat yang menjadi mitra komisi 1 DPRD “Kita selalu menekankan kepada inspektorat bagaimana dengan kinerja dinas A. Dalam RPJMD kan ada target, kok tahun ini tidak tercapai.
Nah pengawasan kita di situ. Jelas, secara aturan tidak boleh ikut serta untuk berkampanye, rapat-rapat dan lain-lain,” terangnya.
Karenanya, lanjut dia, setiap kali menggelar rapat dengan SKPD, pihaknya berulang kali selalu mengingatkan terkait kinerja ASN. Adapun untuk mengontrol kinerja ASN, bisa dengan melalui capaian kerjaan tahunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Tidak menutup kemungkinan kerjaannya akan terbengkalai gara-gara ikut kampanye. Makanya, kita selalu mengingatkan eksekutif, karena itu bagian dari salah satu fungsi kami. Bahwa jangan sampai UU tentang pilkada dilanggar,” tuturnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.