Komisi IV Terima Keluhan Apdesi Soal SKB 4 Menteri

KOMISI IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima keluhan dari DPC Apdesi Kabupaten
Tasikmalaya terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Dana Desa
yang membingunkan bagi para kepala desa.
Peraturan tersebut misalnya berkaitan dengan pengelolaan dana harian ongkos kerja (HOK).
Dalam Permendes HOK itu harus 30 persen, sedangkan dalam Permendagri ditentukan
berdasarkan kebutuhan di masing-masing desa.
Karenanya, dalam kunjungan tersebut, komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, diminta
untuk mendorong pemerintah membuat Perbup sebagai turunan dan penjelasan dari aturan
tersebut.
“Terkait dengan HOK sudah menjadi keputusan SKB 4 Menteri itu tidak menjadi prioritas.
Namun kan, keputusan tertingginya dikembalikan ke musyawarah desa,” terang Ami Fahmi,
ketua komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu.
Intinya, kata dia, semuanya itu dikembalikan kepeda desa. Namun penggunaanya harus
sesuai denga kriteria, yaitu untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung, sarana
olah raga, dan pemberdayaan. “Persentasenya silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing desa,” tandasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.