Komisi IV Dorong Buat Regulasi Tentang LGBT

Persoalan dugaan adanya kelompok LGBT di Kabupaten Tasikmalaya yang kian meresahkan
publik ditanggapi serius Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Melalui nota dinasnya
meminta Ketua DPRD segera mengambil sikap salah satunya dengan melahirkan regulasi
terkait penolakan LGBT di Kabupaten Tasikmalaya.
Secara gamblang, nota dinas tersebut memuat empat poin penting antara lain, melaksanakan
deklarasi bersama penolakan LGBT, membuat regulasi penolakan LGBT, mensterilkan
komplek pemerintahan/menjaga lingkungan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang negatif,
dan poin terakhir adalah menjaga identitas Kabupaten Tasikmalaya sebagai kota seribu
pesantren dan kota santri.
“Nota dinas sudah kita bahas di Banmus untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan
DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah langkah riil dan tepat,” tutur Ketua
Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi, ST.
Sementara itu, Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Abror, Kecamatan
Cisayong, H. Asop Sopiudin menegaskan, pesantren sejak dulu hadir dan menjadi benteng
pertahanan bentuk-bentuk penyimpangan yang menjadi penyakit sosial masyarakat.
“Hari ini kita dihadapkan dengan beragam persoalan di masyarakat yang menuntut untuk
lebih waspada menguatkan benteng pertahanan dari segala bentuk penyakit dalam tatanan
kehidupan masyarakat. Kita dituntut untuk lebih mampu membuka mata dan telinga atas
berbagai perkembangan yang ada, termasuk soal LGBT,” tutur Asop yang juga Ketua Fraksi
PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam kerangka menguatkan posisi pesantren tambah dia, RUJ pesantren menjadi harapan
bersama agar segera dapat disahkan menjadi UU. Pesantren ke depan akan menjadi basis
pendidikan yang tidak hanya berkutat dalam pengkajian agama tetapi juga mampu
menerapkan nilai nilai agama di tengah tengah masyarakatnya dan mampu menata aspek
aspek kehidupan yang madani dan diridhoi Allah SWT.
“PPP di pusat, terus berjuang dan mendukung agar RUU pesantren segera disahkan. Kita
sangat berharap UU pesantren itu, dalam rangka mewujudkan negeri yang baldatun
warobbun gofur,” kata Asop.
Artinya, persolan yang muncul di masyarakat dalam hal ini LGBT, peran pesantren dengan
pemerintah harus bersinergi, alias tidak bisa didokotomikan dengan alasan apapun, karena
persoalan LGBT bukan hanya akibat minimnya pemahaman agama seseorang, tetapi juga
lemahnya regulasi. “Pemerintah harus hadir dengan kekuatan penuhnya, untuk memberangus
LGBT,” pungkasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.