Komisi I Sesalkan Anggaran Pelayanan di Dinas-dinas Kecil

Untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019, Komisi I
DPRD Kabupaten Tasikmalaya memanggil mitra kerja komisi. Juga melakukan kunjungan
kerja ke lapangan guna meninjau kinerja Aparatur Sipil Negera (ASN) di tingkat dinas
maupun kecamatan.
Arip Rachman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan, mitra-mitra
kerja komisi I, mulai dari Setda, Satpol PP, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lain-lain kesemuanya itu dinas-dinas yang
memiliki urusan wajib dalam menjalankan kepermintahan. Mereka bersentuhan langsung
dengan masyarakat.
Dia menyesalkan, walaupun mitra kerja komisinya mengurusi hal-hal yang wajib, namun
dari sisi anggaran untuk masalah pelayanan kepada masyarakat dirasakan minim dan terkesan
dijatah. Misalnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah hanya mendapatkan Rp 500
juta untuk satu tahun. Begitupun dengan dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pecatatan
Sipil, dan lain-lain.
“Bagaimana melaksanakan program, kalau anggaran yang ada minim. Sementara kebutuhan
yang ada lebih dari anggaran yang sudah disiapkan. Idealnya kan, dinas mengajukan
anggaran sesuai dengan kebutuhannya, dan pemerintah memberikan aggaran sesuai dengan
porsi yang dibutuhkannya,” tegasnya.
Adapun yang menjadi pembahasan dalam rapat tertutup komisi beberapa minggu ke
belakang, berkaitan dengan isu-isu yang sedang ramai di media sosial. Misalnya berkaitan
dengan banyaknya masyarakat yang tertipu oleh lembaga pemberangkatan haji dan umroh,
dikabarkan ada jamaah yang dari Kabupaten Tasikmalaya juga.
“Sebetulnya belum tahu pola apa yang harus dilakukan, setidaknya kami ingin berupaya
terlebih dahulu untuk menenangkan masyarakat, jangan sampai masyarakat resah,”
tandasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.