Komisi I DPRD Pertanyakan Implementasi Perda SOTK

SINGAPARNA—Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) disahkan pada tanggal 1 Januari 2019. Dalam salah satu pasalnya tertera ketentuan, bahwa Perda tentang SOTK yang baru itu mesti aktif per tanggal ketika Perda tersebut ditetapkan.

Pada kenyataannya, hingga Mei 2019, Perda tentang SOTK sama sekali belum  diimplementasikan di setiap sektor Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, Komisi I DPRD  Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan agar pihak eksekutif segera merevisi atau mencabut nya sama sekali.

“Yang kita inginkan itu adalah kejelasan batas waktu atau deadline kapan Perda tentang SOTK akan dilaksanakan? Sebab dalam salah satu pasalnya dicantumkan kalau Perda ini harus efektif per tanggal 1  Januari 2019,” ujar Ketua Komisi I DPRD  Kabupaten Tasikmalaya, Arif  Rachman, sebagaimana berita yang sama dapat diakses di kabarpriangan.co.id (03/05/2019).

Kejelasan waktu akan efektifnya Perda tentang SOTK, lanjut Arif,  penting  untuk menjelaskan  bahwa Perda  tersebut masih  mungkin dan bisa  dilaksanakan.  Sedemikian jauh,  seandainya Perda tentang SOTK yang sudah sah secara konstitusional itu tidak mungkin untuk  diimplementasikan, dalam pandangan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebaiknya pihak eksekutif melakukan langkah pencabutan atau pembatalan Perda.

Dalam penelaahan Arif, di lapangan memang sudah teridentifikasi beberapa persoalan akibat dari ketidak jelasan waktu implementasi Perda tentang SOTK. Antara lain, hingga Mei ini penyerapan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya baru sekitar 10 persen saja.

Rendahnya daya penyerapan  anggaran tersebut, sebagaimana temuan  Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, diakibatkan oleh sejumlah Kepala SKPD yang ragu-ragu melaksanakan program-program kegiatan berbasis anggaran, karena belum jelas apakah SKPD-nya akan tetap eksis atau malah kemudian hilang.

“Kondisi ini jelas berdampak  terhadap rontoknya pelayanan  kepada  masyarakat. Pemerintah harus tegas dan segera tentukan sikap. Jangan  sampai gara-gara anggaran tidak terserap dan numpuk, kejadian kelam pada tahun 2016 terulang di mana anggaran sekitar Rp 250 milyar  ditarik kembali ke pusat,” politisi dari PDI Perjuangan ini menerangkan lebih lanjut kepada kabarpriangan.co.id.

Demi meminimalisir kemungkinan munculnya persoalan yang lebih  besar, Komisi I DPRD telah  melaksanaman rapat kerja dengan Plh. Sekda, DPM DPAKB, BKAD, serta BKD.  Adapun pada rapat tersebut, Komisi I DPRD menawarkan solusi supaya pihak ekskutif sebaiknya mencabut  Perda tentang SOTK. Dengan  demikian program-program dapat segera dilaksanakan oleh SKPD sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

“Anggaran perubahan itu akan  terjadi bulan Agustus. Kalau nunggu, apa  jaminannya kalau roda  pemerintahan akan berjalan efektif hingga Agustus nanti?!” pungkas Arif.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.