Kisruh Proyek Cisinga Momentum Perbaikan

Penggeledahan kantor Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya oleh tim penyidik Kejati Jawa
Barat mendorong Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ruhimat, buka suara. Ia
mengajak semua pihak agar proses yang tengah dilakukan oleh Kejati Jawa Barat atas dugaan
korupsi di Dinas PUPR terkait pembangunan Jalan Cisinga tidak dijadikan momentum
pengadilan sebagian pihak dan menanggapi secara negatif yang berlebih terhadap PUPR.
Menurutnya, yang patut dikedepankan dari penggeladahan ituadalah pandangan positif
terhadap pemerintah, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, untuk mengevaluasi diri
agar ke depan tidak ada lagi pembangunan yang dilakukan dengan melanggar aturan.
“Kita mendengar bahwa apa yang didapatkan oleh pihak Kejati terkait pembangunan jalan
Cisinga itu adalah terjadinya markup dan subkontrak. Tentu saja ini adalah ranah teknis yang
berhubungan erat dengan pihak pengawas teknis pekerjaan dan rekanan atau pengusaha.
Maka kasus ini menjadi cerminan ke depan bagaimana pemerintah bisa menerapkan aturan
ketat, memasang mata pengawasan terhadap setiap proses pelaksanaan proyek agar berjalan
mulus dan tidak menimbulkan masalah di akhir,” tutur Ruhimat.
Ia menegaskan, budaya subkontrak di dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten
Tasikmalaya seolah sudah bukan hal aneh. Karenanya, pelaksanaan pembangunan berjalan
tidak maksimal, sebab rata rata pihak yang melaksanakan subkontrak itu tidak bertanggung
jawab secara utuh terhadap pelaksanaan pembangunan maupun hasil akhir. Apalagi pihak
yang mensubkan pekerjaan sudah tidak bertanggung jawab.
“Dengan berbagai alasan, proses pembangunan yang sedianya dilaksanakan oleh rekanan
pemenang tender, justru diserahkan ke pengusaha lain. Artinya, ini sudah mencerminkan
tidak adanya tanggung jawab pihak pengusaha yang menandatangani kontrak perjanjian
kerja, atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Saya katakan, praktik ini sebuah
pelanggaran dan banyak menimbulkan masalah,” kata Ruhimat.
Banyak contoh bagaimana pekerjaan yang disubkontrakan dilakukaan asal asalan, karena si
pelaksana pekerjaan merasa keuntungannya tidak seberapa lantaran sudah terpotong oleh si
pemberi pekerjaan. Dari situ juga akhirnya muncul mark up untuk mendongkrak keuntungan
yang harus dikantongi.
“Iklim seperi ini harus diperbaiki. Pengusaha yang nakal, sebaiknya tidak hanya sekadar
diperingatkan, tetapi dicoret dari daftar rekanan pemerintah. Yang dicoret bukan PT atau
CVnya, tetapi orangnya dan tidak lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan proyek proyek
di Pemkab Tasikmalaya,” ujarnya.

Menurutnya, Jalan Cisinga adalah program primadona yang diprioritaskan agar segera
diselesaikan. “Dari awal, DPRD terlibat dan menyetujui pembangunan jalan tersebut untuk
dilanjutkan hingga tuntas walaupun menuai banyak masalah,” ucapnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.