Jawaban Bupati atas Pandum Fraksi-fraksi terkait RAPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran (t.a.) 2022

Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menjawab Pandum Fraksi-fraksi.

SET.DPRD—Tidak lama setelah Fraksi-fraksi pada DPRD menyampaikan pandangan umum (Pandum) terkait RAPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran (t.a.) 2022, Selasa (30/11/2021); Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menyampaikan jawabannya.

Fraksi Gerindra

  1. Dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tasikmalaya t.a. 2022 telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran serta telah berkesesuaian dengan prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi. Ke depan, pemerintah mengaku akan mengupayakan untuk terus menyempurnakan proses tersebut, mengingat saat ini sedang mengalami transisi regulasi keuangan, penggunaan sistem informasi terpusat dan terintegrasi serta kondisi perekonomian negara diharapkan dapat pulih agar sektor pendapatan dapat terjaga;
  2. Penyusunan RAPBD t.a. 2022 dimulai dari proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif memerhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, melalui mekanisme sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar penyusunan RAPBD t.a. 2022;
  3. Pemerintah berterima kasih atas dorongan Fraksi Gerindra. Upaya meningkatkan pencapaian pendapatan daerah memang sudah menjadi perhatian pemerintah;
  4. Pada prinsipnya seluruh jenis belanja diarahkan dan berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap tema RKPD, yaitu “Akselerasi pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan didukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi daerah.” Secara umum alokasi anggaran pendidikan diperkirakan sekitar 38%, alokasi sektor kesehatan diperkirakan sekitar 14%, alokasi infrastruktur, dukungan pemulihan ekonomi serta belanja transfer ke desa (sekitar 18%) juga diarahkan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2022.

Fraksi PKB

  1. RAPBD Kabupaten Tasikmalaya t.a. 2022 merupakan instrumen yang pemerintah maknai sebagai ikhtiar bersama sesuai kemampuan keuangan, untuk tujuan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam menjawab permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini;
  2. Jawaban yang sama dengan jawaban atas pemandangan umum Fraksi Gerindra, nomor 1;
  3. Dalam RAPBD tahun anggaran 2022 belanja pendidikan telah dialokasikan lebih dari 20% dan belanja kesehatan telah dialokasikan lebih dari 10%. Di sisi lain sesuai dengan tema RKPD dialokasikan pula pembangunan infrastruktur sesuai dengan kemampuan keuangan. Pemerintah menyadari bahwa alokasi tersebut belum dapat memenuhi dan memuaskan semua pihak. Pemerintah berharap dukungan segenap pimpinan dan anggota dewan dalam melakukan ikhtiar bersama untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya;
  4. Pemerintah telah menjadikan pandangan Fraksi PKB sebagai perhatian dan bahan evaluasi, sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas;
  5. Pemerintah memerhatikan bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pemerintahan, pengisian sumber daya manusia pada SOTK yang baru dilaksanakan dengan metode merit system, yaitu mendasarkan kualitas kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar berdasarkan hasil asesment oleh profesional dan perguruan tinggi;
  6. Dalam RAPBD Kabupaten Tasikmalaya t.a. 2022 telah dialokasikan belanja untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  7. Proyeksi sektor pendapatan dalam RAPBD Kabupaten Tasikmalaya t.a. 2022 ditargetkan berdasarkan penetapan transfer keuangan ke daerah dan desa (TKDD), serta memperhatikan kondisl ekonomi makro serta asumsi dasar dalam KUA dan PPAS;
  8. Rencana kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembentukan dana cadangan Pemilu, penyertaan modal kepada BUMD serta pemberian pinjaman dana bergulir telah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan perhitungan yang cermat;
  9. Proyeksi pembiayaan dialokasikan untuk menutup defisit anggaran memperhatikan tren besaran dalam tiga tahun terakhir.

Fraksi Golkar

  1. Dalam menentukan proyeksi pendapatan dana transfer telah berdasarkan informasi resmi penetapan alokasi oleh Pemerintah Pusat dan informasi awal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) telah memperhatikan potensi dan perkembangan asumsi ekonomi makro tahun anggaran 2022;
  2. Penyusunan RAPBD t.a. 2022 telah didasarkan pada dokumen KUA dan PPAS, RKPD dan RPJP 2005-2025, serta memperhatikan draft RPJMD tahun 2021-2026. Pada urusan pendidikan dialokasikan belanja yang telah melampaui batas minimal ketentuan yang berlaku; dengan harapan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Berkenaan dengan tenaga pendidikan pada RAPBD t.a. 2022 telah dialokasikan belanja pegawai bagi rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini. Terkait dengan posisi kepala sekolah telah dialokasikan belanja untuk proses seleksi dan pendidikan bagi kepala sekolah;
  3. Pada RAPBD t.a. 2022 telah dialokasikan belanja untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit dan penyiapan lahan rumah sakit di wilayah yang telah direncanakan;
  4. Pembangunan infrastruktur dialokasikan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perdagangan serta urusan lainnya, termasuk belanja transfer dalam struktur RAPBD menurut urusan.

Fraksi PPP

  1. Penyusunan RAPBD t.a. 2022 mengusung tema “Akselerasi pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan didukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi daerah.” Hal tersebut selaras dengan skala prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat;
  2. Penyusunan RAPBD Kabupaten Tasikmalaya telah merespon terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan agar dapat terwujud sesuai harapan. Karena itu, belanja daerah telah memperhatikan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur yang menjadi tugas daerah;
  3. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyusun RAPBD t.a. 2022 berdasarkan RKPD tahun 2022 yang mengacu pada RPJPD tahun 2005-2025 sehubungan dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 yang sedang dalam proses penyusunan serta mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih;
  4. Kebijakan belanja daerah diarahkan pula pada upaya pemenuhan standar pelayanan minimal. Pada setiap belanja urusan wajib secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan. Di sisi lain juga diarahkan untuk mendorong pencapaian indikator makro pembangunan, termasuk indeks pembangunan manusia;
  5. Pemerintah sependapat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pelayanan, harus dilakukan pengisian jabatan strategis sesuai dengan SOTK yang baru. Namun memerlukan kecermatan dalam proses pengisian jabatan dengan pendekatan merit system yang mendasarkan pada kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;
  6. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan era distrupsi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menempatkan akselarasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Fraksi PDI Perjuangan

  1. Berkenaan dengan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi; pemerintah telah mengusulkan alokasi program atau kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku; program atau kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota serta dana bergulir bantuan pinjaman modal usaha;
  2. Pemerintah sependapat dengan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Yaitu dengan berbagai strategi yang diusulkan oleh komite kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  3. Pemerintah sependapat dengan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan bahwa anggaran untuk pendidikan digunakan secara profesional untuk pengembangan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang. Sementara terkait muatan kurikulum agribisnis, akan menjadi bahan pertimbangan ke depan;
  4. Berkenaan dengan alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, Pemerintah terus mengupayakan agar dapat sesuai dengan dokumen perencanaan dan mendukung target-target pencapaian yang telah ditetapkan;
  5. Pemerintah sependapat bahwa perlu membuka ruang partisipasi serta swadaya masyarakat dalam pembangunan. Bahkan pemerintah telah dan akan terus mengembangkan peran serta pendanaan di luar APBD untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah berharap, dengan dukungan segenap pimpinan dan angggta DPRD ke depan, skema pembangunan dengan melibatkan peran swasta, masyarakat, akademisi sera pihak lainnya dapat berjalan dengan baik.

Fraksi Demokrat

Pemerintah berterima kasih atas apresiasi Fraksi Demokrat. Pemerintah juga sependapat bahwa RAPBD t.a. 2022 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang merupakan titik temu dari proses perencanaan melalui Musrenbang dan juga menampung pokok- pokok pikiran DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pemerintah berterima kasih atas dorongan dan dukungan dalam upaya mencapai target pendapatan daerah, meskipun dalam kondisi ketidakpastian. Terhadap beberapa masukan Fraksi Demokrat, pemerintah akan menjadikannya sebagai perhatian pada masa yang akan datang.

Pemerintah juga sependapat bahwa pemerintah harus menjaga dan meningkatkan kualitas belanja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Fraksi PAN

Pemerintah berterima kasih dan sependapat dengan pandangan umum Fraksi PAN, bahwa ke depan diperlukan tata kelola yang lebih baik dalam proses penyusunan RAPBD. Sehingga hasilnya lebih optimal.

Selanjutnya, kebijakan belanja telah diarahkan sesuai dengan tema RKPD tahun 2022, yaitu “Akselerasi pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan didukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi daerah.”

Berkenaan dengan implementasi SOTK baru, pemerintah telah menyampaikannya pada jawaban atas pandangan Fraksi PPP. (sumber : kabarparlemen.id)

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.