Area Pesawahan Terus Menyusut, DPRD Dukung Perda Sawah Abadi

SINGAPARNA—Data terkait area pesawahan di Kabupaten Tasikmalaya memprihatinkan. Setahun terakhir, dari total 51.399 hektare luas area pesawahan, terjadi penyusutan sebesar 4.023 hektare atau 8,49 persen. Kenyataan ini pun mendapat sorotan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024.

Mengingat pentingnya area pesawahan demi menjaga ketahanan pangan, baik lokal maupun nasional; Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayyubi, memandang perlu merumuskan Peraturan Daerah (Perda) Aawah Abadi dan Pencetakan Sawah Baru.

Namun, Asep sendiri tidak mau bertindak gegabah dan sepihak. Ia mengaku butuh berkomunikasi dengan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan.

“Artinya, dalam pembentukan Perda itu perlu adanya masukan dari semua pihak,” ujar Asep, seperti dikutif ayotasik.com, Jumat (11/10/2019).

Nyatanya, Asep tidak sendiri. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Cecep Nurul Yakin; saat dikomfirmasi secara terpisah menyampaikan dukungannya. Menurutnya, Perda Sawah Abadi akan berguna dalam melindungi keberadaan area pesawahan.

“Meskipun, seiring bertambahnya jumlah penduduk, tentunya kebutuhan akan hunian dan pemukiman juga akan semakin bertambah. Akibatnya, banyak pemukiman yang dibangun di atas area pesawahan,” papar pria yang akrab disapa CNY.

Sekalipun demikian, menurutnya lebih jauh, strategi lain mungkin dapat ditempuh. Pertumbuhan penduduk memang tidak bisa ditahan. Jadi, kalaupun di satu wilayah area pesawahan berkurang karena alih fungsi, mungkin di wilayah lain perlu dilakukan pembukaan lahan pesawahan yang baru, atau pencetakan sawah baru.

Pencetakan sawah baru pun tidak bisa sembarangan. Perlu mempertimbangkan, apakah strategis atau tidak(?). Paling tidak, yang tidak boleh dilupakan adalah potensi ketersediaan air. Sebab sawah sangat bergantung pada air.

“Ketersediaan airnya harus bagus, atau berada di dataran rendah. Jika pencetakan sawah baru dilaksanakan di dataran tinggi, untuk pengairan juga sangat sulit,” lanjutnya.

Untuk pencetakan sawah baru perlu sinergitas antara Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang—khususnya bidang irigasi. Pemilihan lokasi pencetakan sawah baru menjadi kewenangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan; sementara lokasi pembangunan irigasi berada dalam kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pihak lain yang mendukung Perda Sawah Abadi dan Pencetakan Sawah Baru adalah Asep Muslim, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DRPD Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan ia akan mendorong perkara yang satu ini sebagai Perda inisitaif dari Fraksi PKB.

“Insya Allah bisa didorong sebagai perda inisiatif komisi atau fraksi PKB. Adanya pencetakan sawah baru penting untuk ketahanan pangan tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply