Surat Pemprov Jawa Barat: “Tindak Lanjut Pengisian Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya”

SINGAPARNA—Posisi Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya masih kosong. Kekosongan jabatan ini sudah berlangsung sejak pelantikan H. Ade Sugianto, S.Ip sebagai bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. Acara pelantikannya berlangsung pada Senin, 3 Desember 2018, di Gedung Sate, Bandung.

Intruksi untuk pengisian jabatan Wabup Tasikmalaya, pada dasarnya sudah tersampaikan kepada Bupati Tasikmalaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, baik dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Gubernur Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri mengintruksikan pengisian jabatan Wabup Tasikmalaya melalu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 132/561/OTDA, yang tertanggal 24 Januari 2019. Pada surat tersebut tertulis perihal: Pengisian Kekosongan Wakil Kepala Daerah.

Hingga pertengan Juni ini, kekosongan jabatan Wabup Tasikmalaya masih belum berubah. Memerhatikan kenyataan demikian, Pemprov Jawa Barat melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 17 Juni 2019, nomor 132/2572/Pemksm. Surat tersebut bersifat “Segera”.

Dari sudut konstitusi, mengisian kekosongan jabatan Wabup diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (1), (2), dan (4), Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk konteks Kabupaten Tasikmalaya, terhitung sejak 3 Desember 2018 waktu pelantikan H. Ade Sugianto, S.Ip sebagai bupati sasa masa jabatan 2016-2021; berarti kekosongan jabatan Wabup Tasikmalaya mencapai 27 bulan. Sebab, akhir sisa masa jabatan tersebut jatuh pada tanggal 23 Maret 2021.

Pada Pasa 176 pasal (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan bahwa: “Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.”

Dengan bersandar pada ayat tersebut, pada poin akhir surat dari Pemvrop Jawa Barat hal “Tindak Lanjut Pengisian Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya” ditegaskan, yang bunyinya sebagai berikut:

“Berkenaan dengan hal tersebut, agar Bupati Tasikmalaya segera berkoordinasi dengan partai politik pengusung untuk mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati Tasikmalaya kemudian diteruskan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan dilakukan proses pemilihan.”

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat—atas nama Gubernur Jawa Barat—tersebut mencakup tembusan yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Guberjur Jawa Barat, dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Be the first to comment

Leave a Reply