DPRD Kab. Tasikmalaya Masih Belum Terima Usulan Nama Calon Wakil Bupati

SINGAPARNA—Waktu terus berlalu. Jabatan Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya masih belum terisi. Terbilang sudah lebih-kurang enam bulan sejak pelantikan H. Ade Sugianto, S.Ip sebagai Bupati Tasikmalaya. Persisnya sejak Senin 3 Desember 2018. Terkait kekosongan jabatan Wabup Tasikmalaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang menetapkan Wabup, belum menerima usulan nama calon Wabup.

Secara tersirat, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ruhimat, mengungkapkan bahwa perlu terjalin sinergitas antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif dalam menentukan Wabup. Pasalnya, sekalipun kewenangan menetapkan Wabup berada di tangan DPRD, tetapi secara konstitusional nama-nama yang akan dipilih oleh DPRD mesti berasal dari usulan bupati.

Sedemikian jauh, H. Ruhimat juga mempertimbangkan roda pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Sehingga, demi keselarasan kinerja antara bupati dengan wakilnya, tidak dapat dimungkiri kalau peran bupati sangat signifikan dalam mengusulkan nama-nama calon pendampingnya.

“Saya masih menunggu iktikad bupati dan partai pengusung dalam mengusulkan dua nama Cawabup. Harapan saya dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian. Karena ini kan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menanti figur Wabup,” ujar H. Ruhimat.

Secara normatif, mekanisme pemilihan Wabup pengganti—saat Wabup sebelumnya berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan—terdiri atas tiga tahapan. Tahapan pertama berada di tangan partai politk pengusung.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sejak beberapa bulan lalu, tahapan pertama mekanisme pemilihan Wabup Tasikmalaya sudah dilewati oleh partai pengusung; yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di mana muncul dua nama calon Wabup: Deni R. Sagara dari PAN dan Heri Ahmadi dari PKS. Keduanya sama-sama sudah mengantongi SK dari partainya masing-masing.

Tahapan kedua, bupati mengusulkan kesepakatan partai pengusung ke pihak legislatif. Adapun tahapan ketiga, yaitu DPRD Kabupaten Tasikmalaya memilih satu dari dua nama Cawabup usulan bupati melalui rapat paripurna. Kedua tahapan ini diatur dalam undang-undang yang sama serta pasal yang sama—seperti tahapan pertama—ayat (2).

“Jadi, sebenarnya, tunggu apalagi Pak Ade Sugianto untuk memprosesnya, tinggal mengusul kan saja ke DPRD. Karena banyak dampak dirasakan dari roda pemerintahan (tanpa Wabup),” ujar Dr. Basuki, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, seperti dilansir radartasikmalaya.com, Kamis (20/06/2019).

Senada dengan Basuki, H. Ruhimat juga memandang kalau kendali atas pengisian jabatan Wabup Tasikmalaya kini berada di tangan Bupati Ade Sugianto. Pasalnya, di samping menjabat sebagai bupati, Ade Sugianto juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Tasikmalaya. Yaitu masih berada dalam lingkaran partai koalisi pengusung pasangan Uu-Ade pada Pilkada 2015. Di sinilah peran seorang Ade Sugianto begitu vital.

Di lain pihak, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ferry Willyam, ST., secara tegas juga menilai kalau jabatan Wabup penting untuk segera diisi. Pasalnya, ia melihat banyak persoalan yang harus segera dibenahi, dan tugas tersebut akan lebih berat jika dipikul oleh bupati sendiri, tanpa wakil yang mendampinginya.

“Mekanisme dan prosedural yang normatif saat ini masih bisa dilaksanakan sebetulnya. Masih ada waktu. Itu juga apabila benar-benar serius dalam mengisi jabatan orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya ini,” pungkas Ferry.

Be the first to comment

Leave a Reply