GNPHI Pertanyakan Keseriusan Pemkab

Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi
DPRD untuk mempertanyakan terkait keseriusan Pemkab Tasikmalaya dalam memperbaiki
nasib perawat honorer.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rachman SE MM, mengatakan,
pemerintah bukan tidak berkeinginan untuk memperbaiki nasib tenaga honorer, tapi faktanya,
sampai hari dari sekian besar APBD Kaupaten Tasikmalaya sekitar 75 persen habis untuk
belanja pegawai.
“Sudah beberapa kali kita konsultasi dengan pemerintah pusat, tetapi persoalannya sangat
berat untuk mengangkat PNS dari kalangan honorer atau tenaga sukarelawan dalam kondisi
anggaran seperti itu,” kata Arif Rachman.
Dia meminta, pemerintah melalui dinas kesehatan untuk segera merumuskan solusi yang pro
perawat honorer. “Mereka adalah manusia yang harus dimanusiawikan. Tentunya ada ruang-
ruang anggaran yang dapat dipotensikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para perawat
ini,” ucap Arif.
Selain itu, kata dia, para perawat honorer tersebut mempertanyakan intruksi Bupati Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Penugasan Tenaga Non PNS Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka pemenuhan kekurangan PNS tenaga
kesehatan, pendidikan, dan tenaga kependidikan tertanggal 25 Juni 2018.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi ST, menaambahkan, semua
itu akan terjadi apabila ada keinginan dari seorang pemimpin untuk memberikan pengakuan.
Misalnya bisa melalui kontrak kerjasama dan penambahan penghasilan. “Saya yakin, mereka
butuh status dan penghasilan yang layak. Sekalipun belum sampai UMK,” terangnya.
Sementara itu, Cecep Mulyana, Ketua Korda GNPHI Kabupaten Tasikmalaya. edatangannya
tersebut untuk mendesak adanya pengakuan atau legalitas dari pemerintah atas keberadaan
para perawat honorer di Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, tanpa legalitas perawat honorer
akan ngambang. Bahkan, perawat dipelosok sering dijadikan bahan untuk diperas para
oknum.
“Beberapa kali konfirmasi pihak BKD, jawabannya selalu mengecewakan, ngambang, tidak
pasti. Bahkan waktu dulu ada seorang pejabat BKD yang meminta waktu dua minggu
menindaklanjuti intruksi Bupati sejak Bulan Juni lalu. Tapi hingga Bulan Agustus ini pun
tidak kunjung ada kejelasan,” kata Cecep Mulyana,
Padahal, lanjut dia, para perawat honorer tidak sebentar telah melakukan pengabdian. Bahkan
ada yang sampai puluhan tahun, dilakukan di Puskesmas maupun rumah sakit.

“Kenapa untuk perawat tidak mampu diangkat sedangkan pemerintah mampu mengangkat
pegawai honorer lainnya,” tandasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.