Fraksi PPP Punya Alasan Absen dalam Paripurna

Dalam rapat paripurna usulan pengesahan pengangkatan wakil bupati Tasikmalaya menjadi
bupati Tasikmalaya dan pemberhentian wakil bupati Tasikmalaya, serta paripurna
pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2019, Rabu (31/10),
Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya memilih tidak hadir.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin mengatakan alasan
ketidakhadiran Fraksi PPP dalam dua agenda paripurna tersebut, adalah bagian kritik
mendasar terhadap mekanisme yang terjadi di lembaga DPRD dan pemerintahan Kabupaten
Tasikmalaya.
Menurutnya, ada beberapa hal dalam momentum politik yang dirasa oleh Fraksi PPP kurang
unsur keadilannya. Kemudian menjadi terpinggirkan. Proses ini tidak hanya disampaikan
pada kejadian paripurna hari ini.
“Ada beberapa catatan, mekanisme yang terjadi di DPRD yang selalu kemudian keluar dari
koridor dari mulai tata tertib, kebersamaan, aspek politik dan lainnya. Legalitas politik kita
ini tidak sampai tuntas,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pandangan publik sebagai politisi dan institusi yang mewakili masyarakat
sering belakangan ini ada konsensus politik yang selalu tidak diselesaikan dengan seksama.
“Publik perlu jawaban-jawaban, termasuk tidak adanya APBD Perubahan,” terang Asop,
kepada wartawan.
Menurut Asop, tidak hadirnya fraksi PPP bukan karena menjegal pengusulan wakil bupati
menjadi bupati definitive atau tidak setuju terhadap RAPBD 2019. “Tetapi proses sebelum-
sebelumnya yang terjadi, seperti contoh dari perubahan anggaran, kalau pun toh tidak ada,
kenapa harus diagendakan sedemikian rupa atau ujung-ujungnya tidak berkesimpulan sampai
hari ini,” ungkapnya.
Seperti apa penjelasannya, kata Asop, belum ada penjelasan secara resmi kelembagaan dari
eksekutif.  Dampaknya publik bertanya, kenapa perubahan tidak ada. Padahal banyak yang
dirugikan, misalkan bagaimana hak-hak ASN yang terkurangi. Termasuk usulan-usulan dari
masyarakat dalam APBD perubahan tidak terakomodir,” paparnya.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Basuki Rahmat, MSi,
menambahkan ketika tidak adanya anggaran perubahan, fraksi PPP meminta penjelasan resmi
dari pemerintah daerah. “Harus mempertanggungjawabkan, kebijakan politik kepada
masyarakat, kami tidak mau jadi bulan-bulanan publik,” paparnya.

Sementara fraksi-fraksi lain, seperti Ketua Fraksi PDI Perjuangan Demi Hamzah mengatakan
soal RAPBD 2019, sikap dari fraksi adalah terkait mendorong optimalisasi belanja pegawai
dengan belanja publik dan prioritas APBD yang jelas dan efisien.
Sekretaris Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya Usman Kusmana MSi menjelaskan
kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan angka pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau mau PAD lebih banyak, pariwisata pajak, reklame, tanah kosong. Kami menyoroti
pemerintah mampu meningkatkan PAD, belanja publik bisa besar lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto SIP, mengatakan, soal
ketidakhadiran fraksi PPP itu merupakan hak. Adapun soal rencana APBD 2019 yang telah
disepakati dengan DPRD merupakan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang
dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan rencana anggaran, Ade
mengungkapkan kesepakatan bersama bupati dengan DPRD proyeksi rencana belanja daerah
tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 2.275.740.252.114. Terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp 257.296.742.991.
Kemudian dari dana perimbangan Rp 1.518.182.822.000 dan lain-lain pendapatan daerah Rp
432.627.852.000. Digunakan untuk belanja tidak langsung Rp 1.769.078.922.331 dan belanja
langsung sebesar Rp 506.661.329.783. “Belanja tidak langsung sekitar 75 persen, sedangkan
belanja langsung sekitar 25 persen,” kata Ade.
Menurut Ade, angka Rp 2.275.740.252.114 tersebut belum keseluruhan. Masih ada beberapa
yang belum dicatat pertama anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sampai dengan
hari ini Peraturan Menteri Keuangannya (Permenkeu)-nya belum turun.
“Dan ada beberapa yang belum kita masukan dalam perencanaan ini sehubungan dengan
pemerintah provinsi Jawa Barat juga belum memberikan gambaran anggaran,” jelasnya.
Jadi dari rencana anggaran tersebut, tambah Ade, kemungkinan bertambah anggarannya.
Nanti pada saat penyusunan APBD 2019 pemerintah daerah mendapatkan gambaran. “Baik
DAK dari pusat maupun bantuan provinsi. Kalau sudah dapat gambaran ya kita masukan
angkanya sambil berjalan,” paparnya.
Dalam kebijakan RAPBD 2019, kata Ade, dalam rangka mengurangi proporsi belanja
pegawai maka tahun 2019 honorarium tim kegiatan bagi PNS dan Non PNS tidak
dianggarkan lagi. Sedangkan belanja pegawai lainnya pada belanja langsung hanya
dianggarkan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti jasa pelayanan
kesehatan bagi PNS dan Non PNS serta untuk belanja honorarium tenaga kerja kontrak.
“Agar APBD kita ini fokus dan efektif. Kalau efektif kan otomatis efisien,” kata Ade.

Sedangkan ada beberapa belanja daerah, yang alokasi nya cukup dominan diantaranya yaitu
pembayaran Jamkesda serta penerima bantuan iuran PBI bagi masyarakat miskin, program
dan kegiatan dengan pola BLUD, Kapitasi JKN FKTP Puskesmas, belanja urusan kesehatan
yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok, pembangunan atau peningkatan jalan Ciawi-
Singaparna (Cising), pembebasan lahan jalan lingkar utara dan lingkar selatan.
Selanjutnya untuk kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019, pada
RAPBD tahun 2019 mengalami defisit anggaran diestimasikan sebesar Rp 67.632.835.123.
Jadi ada efektifitas dan efisiensi program, dengan harapan adanya kenaikan belanja langsung
untuk rakyat. Akan dicoba dinaikkan, mudah-mudahan mencapai 5 persen. “Belanja tidak
langsungnya 70 persen sedangkan belanja langsungnya di angka 30 persen,” kata Ade.
Sehingga Kabupaten Tasikmalaya tidak lagi berada di urutan 56 kabupaten/kota di Indonesia
yang belanja langsung nya di bawah 30 persen. ”Kita coba mudah-mudahan bisa diatas 30
persen,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya MSi menjelaskan bahwa sikap
dari Fraksi PPP yang tidak hadir dalam paripurna tidak menggunakan haknya dalam
pemandangan umum fraksi-fraksi.
“Fraksi PPP tidak menggunakan haknya. Pandangan umum adalah hak fraksi. Kita sudah
konfirmasi. Jadi tidak mengganggu apapun, paripurna, karena sudah memenuhi kuorum,”
tegasnya. ***

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.