Fraksi Partai Gerindra Pertanyakan Penurunan Bagi Hasil Pajak-Bukan Pajak dan Silpa

Kabupaten Tasikmalaya –

Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya, menyampaikan bahwa pihaknya bukan hanya mengapresiasi, tetapi juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas keberhasilannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (16/7/2020). Paripurna itu sendiri agendanya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra tidak memungkiri bahwa seiring dengan raihan opini WTP tersebut, secara keseluruhan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 memang menunjukan kemajuan, lebih baik dari tahun sebelumnya.

Namun, sekalipun demikian, Fraksi Partai Gerindra berharap predikat bukan sebatas predikta, tanpa menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena kenyataannya, opini WTP bukan berarti tidak ada masalah di lapangan. Evaluasi tetap harus dilakukan.

Selain itu, bagi Fraksi Partai Gerindra, laporan juga jangan sebatas kumpulan angka-angka dan tulisan dalam sebuah dokumen. Jauh lebih penting dari itu adalah pertanggung jawaban yang amanah terhadap masyarakat.

Adapun terkait laporan realisasi anggaran tahun 2019, di mana realiasi pendapatan hanya mencapai 97,91%; Fraksi Partai Demokrat mempertanyaan penyebab penurunan sangat besar pada pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Fraksi Partai Gerindra juga menyentil silpa tahun 2019 yang menyentuh angka Rp 215 milyar. Silpa yang sangat tinggi menunjukan perencanaan yang tidak matang, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. Juga cerminan dari kurangnya evaluasi atas penyerapan anggaran di masing-masing SKPD.

Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk melakuan perencanaan yang matang dan partisipatif sesuai dengan skala prioritas.

Pada akhirnya, sejumlah pertanyaan diajukan oleh Fraksi Partai Gerindra. Antara lain:

Apakah kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat—khususnya kesejahteraan guru: termasuk guru diniyah, TKK, honorer, sudah terpenuhi?

Apakah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan terbaik di berbagai bidang; baik pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan dan lain sebagainya?

Sejauh mana pembangunan pemerataan jalan, jembatan, irigasi dan insfratuktur lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terelisasi?

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.