Fraksi Partai Demokrat Soroti Pendapatan, Belanja, dan Silpa

Kabupaten Tasikmalaya – Fraksi Partai Demokrat membuka pemandangan umumnya dengan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019.

Pembacaan pemandangan umumnya sendiri dipercayakan kepada Muhamad Sulton Maliki, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas laporan pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019.

Kemudian, pada acara yang digelar Kamis (16/7/2020) tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyoroti beberapa aspek penting dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019. Antara lain:

Pendapatan

Pada laporannya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencatat realisasi pendapatan sebesar 97,91 %; mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan dari lain-lain. Yang menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat adalah capaian pos pendapatan transfer banyak yang tidak memenuhi target.

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2019

Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi atas peningkatan capaian PAD Kabupaten Tasikmalaya, bahkan melebihi target (107,80%).

Tetapi Fraksi Partai Demokrat memandang bawa capaian tersebut belum menggambarkan hasil capaian program OPD. Misalnya dalam berkreasi untuk mengoptimalkan potensi daerah. Khusus pada sektor retribusi daerah, pemerintah perlu kreativitas program terpadu antar-OPD. Tujuannya untuk percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan.

Dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan adanya kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat. Pendapatan PAD juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan.

Masih berhubungan dengan hal tadi, Fraksi Partai Demokrat selanjutnya menghimbau supaya ke depan pembangunan di Kabupaten Tasikmalayal berjalan lebih baik lagi. Kuncinya, bekerja secara sistematis dan terorganisasi dengan baik. Titik fokus yang mesti dioptimalkan terutama potensi-potensi dalam bidang pariwisata, pertanian dan industri.

Belanja

Fraksi Partai Demokrat menyoroti capaian belanja yang hanya terealisasi pada kisaran 92.37 %, tidak memenuhi target. Begitu juga dengan belanja bantuan sosial yang hanya mencapai 44,21 % dari target.

Atas dasar itu pula Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah selalu memanfaatkan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien. Yaitu lebih mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dari pada yang bersifat reguler atau rutin.

Kemudian juga manfaatkan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi strimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Hal lainnya, Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Juga mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Silpa Tahun Anggaran 2019

Bagi Fraksi Partai Demokrat, silpa Kabupaten Tasikmalaya Rp. 215.110.501.718.18 masih terlalu besar. Dari sudut pandang perencaan, Fraksi Partai Demokrak melihat masih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan. Artinya, target tidak tercapai.

Karena itu, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat wajib; seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Harapannya, anggaran akan tersalurkan dengan baik tanpa meninggalkan silpa yang begitu besar. Sehingga, permasalahan-permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya terselesaikan dengan baik sesuai dengan visi dan misi.

Fraksi Praksi Demokrat juga meminta penjelasan terkait rencana pemanfaatan silpa tahun 2019. Seraya menekankan agar di tahun-tahun mendatang pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan-pendidikan dan penempatan kinerja pada seluruh SDM-nya secara profesional dan proporsional.

Pandemi Covid-19

Fraksi Pratai Demokrat meminta pemerintah lebih intensif dalam penanganan pandemi. Antara lain, SKPD—selaku penanggung jawab penggunaan anggaran—agar memanfatkan dana dengan skala prioritas, efektif dan efesien. Utamakan untuk pelayanan masyarakat, seperti menggerakkan perekonomian masyarakat dan upaya pengamanan sosial.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.