Fraksi PAN Singgung Pelantikan Wakil Bupati Terpilih, juga Ajukan Pembentukan Pansus

Kabupaten Tasikmalaya –

Pada Rapat Paripurna Kamis (16/7/2020), dengan agenda pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019; Fraksi PAN menugaskan Mamat Rahmat sebagai juru bicara.

Pada gilirannya, Fraksi PAN mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah menyampaikan laporan keuangan atau pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Selanjutnya, Fraksi PAN—sebagai bagian dari unsur DPRD Kabupaten Tasikmalaya—mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar secepatnya melantik wakil bupati yang telah sah terpilih. Pelantikan tersebut bagian dari wujud konsistensi moral dan wibawa pemerintah, supaya tidak menjadi beban sejarah.

Jauh penting dari itu, pertimbangan Fraksi PAN adalah bahwa ketiadaan wakil bupati dalam tempo yang cukup lama besar-kecil berdampak pada perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan kinerja pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun terkait laporan pertanggung jawaban Bupari Tasikmalaya, terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019; Fraksi PAN mengapresiasi atas segala pencapaian kinerja dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019.

Namun demikian, kajian khsusus Fraksi PAN atas laporan pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya menghasilkan banyak catatan yang mesti dikaji lebih jauh dan komprehensif. Pada prosesnya, perlu juga melakukan sinkronisasi dengan fakta lapangan.

Mengingat hal tersebut, Fraksi PAN mengaku tidak bisa langsung menyampaikan catatan-catatannya dalam rapat paripurna. Bagi Fraksi PAN, kajian-kajian yang komprehensif mesti melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD, sesuai masing-masing komisi.

Dengan semikian, maka akan menghasilkan sebuah gambaran pandangan komisi-komi DPRD. Pansus memungkinkan terwujudnya chek and balance anatar Bupati dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya, di samping dapat menjadikan dasar untuk evaluasi, juga untuk proyeki kinerja pemerintah ke depan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.